PEKANBARU โ Kota Pekanbaru kembali diguncang oleh gelombang protes publik yang memuncak dalam aksi unjuk rasa Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia (BALAPATISIA) di depan Gedung DPRD, Selasa (22/04/2025). Aksi yang awalnya damai berubah panas saat massa membakar ban sebagai simbol perlawanan, memicu kericuhan dengan aparat hingga seorang demonstran mengalami luka bakar ringan. (23/04)
Sejak pukul 11.00 WIB, puluhan aktivis yang dipimpin Cep Permana Galih memadati Jalan Jenderal Sudirman sambil mengusung berbagai spanduk tuntutan. Aksi itu bukan sekadar teatrikal jalanan, tetapi bagian dari perlawanan intelektual terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang dinilai manipulatif, tidak transparan, dan sarat kepentingan politik.
โKami tidak datang untuk membuat kerusuhan, tapi untuk menyuarakan suara yang selama ini dibungkam oleh birokrasi dan elite politik,โ teriak Cep, disambut teriakan solidaritas massa.
Luka yang Menganga: Dari Sampah dan Banjir, ke Jalan Rusak dan Tarif Parkir
BALAPATISIA menyoroti tumpukan sampah yang tidak terangkut, kegagalan sistem drainase yang membuat banjir menjadi langganan, hingga kondisi jalan berlubang yang disebut telah memakan banyak korban jiwa. Menurut mereka, kerusakan infrastruktur jalan yang mencapai lebih dari 450 kilometer tidak sebanding dengan nilai belanja modal yang dianggarkan hampir Rp50 miliar pada 2024.
โKami pertanyakan, ke mana larinya anggaran perbaikan jalan? Mengapa nyawa rakyat harus digadaikan tiap hari hanya karena jalan rusak?โ kata Cep dengan nada geram.
Mereka juga mengkritik tarif parkir yang dinilai eksesif dan membingungkan akibat tumpang tindih antara Perwako dan Perda, yang menyebabkan pendapatan daerah tidak optimal sekaligus memiskinkan juru parkir tradisional.
Skandal Tunda Bayar: Fakta, Rekayasa, atau Modus Korupsi?
Salah satu isu sentral yang mereka angkat adalah persoalan tunda bayar (TB). Menurut data yang dihimpun BALAPATISIA, TB tahun 2024 mencapai Rp347 miliar, melonjak drastis dibanding total TB 2017โ2022 yang hanya Rp122 miliar. Ironisnya, pada tahun 2023 tidak tercatat ada TB, memunculkan kecurigaan bahwa telah terjadi rekayasa pencatatan atau penyembunyian defisit anggaran.
โTB ini sudah seperti bom waktu. Kalau terus dibiarkan, akan melumpuhkan ekonomi kota. Kontraktor lokal dirugikan, pegawai honor belum dibayar, dan rakyat dibiarkan menderita,โ ujar Cep.
BALAPATISIA mencurigai bahwa praktik TB selama ini bukan hanya soal kesalahan administratif, melainkan modus mark-up, barter proyek, bahkan jual-beli utang daerah kepada pihak ketiga. Mereka menyebut bahwa ada indikasi kuat APBD Pekanbaru telah dimanipulasi oleh elite politik dan birokrasi demi kepentingan kelompok tertentu.
DPRD dan Pokir: Kompromi Politik atau Pengkhianatan?
Tak hanya eksekutif, BALAPATISIA juga menuding legislatif turut bermain dalam skema TB, terutama melalui proyek Pokok Pikiran (Pokir) yang dinilai kerap digunakan sebagai alat transaksi politik antara anggota DPRD dan eksekutif. Proyek-proyek Pokir disebut sengaja โditunda bayarnyaโ untuk kemudian dinegosiasikan ulang sebagai bagian dari kompromi anggaran.
โDiamnya Komisi II DPRD dalam pusaran TB ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. DPRD semestinya mengawasi, bukan ikut menikmati rente proyek,โ tegas Divisi Pemantau Kebijakan BALAPATISIA.
Dugaan Korupsi Videotron: Anggota Dewan Terlibat?
BALAPATISIA juga mengungkap skandal pengadaan videotron senilai Rp972 juta pada 2023 yang menyeret inisial anggota DPRD RP. Proyek tersebut disebut sebagai bagian dari Pokir yang disalurkan lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pekanbaru. Meskipun telah beberapa kali diperiksa Kejaksaan Negeri, hingga kini status hukum RP masih menggantung.
โIni bukan kasus tunggal. Banyak proyek ‘titipan gelap’ lainnya yang belum terungkap. Kami khawatir APBD sudah dikuasai oleh segelintir orang untuk bancakan politik menjelang Pilkada,โ ujar perwakilan BALAPATISIA.
- Tuntutan BALAPATISIA: Audit Forensik dan Intervensi Lembaga Nasional
-
Sebagai respons atas semua temuan dan kecurigaan itu, BALAPATISIA menuntut:
-
Audit forensik independen atas seluruh proyek TB dan Pokir sejak 2022
-
Pembentukan Tim Gabungan Independen melibatkan KPK, BPK, dan elemen sipil
-
Transparansi atas seluruh proses realisasi anggaran dan TB
-
Penindakan tegas terhadap anggota DPRD atau pejabat yang terlibat korupsi
โPekanbaru sedang dikeruk dari dalam. Ini bukan sekadar salah urus, tapi indikasi pengkhianatan struktural terhadap hak hidup warga kota. Kami tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap,โ tutup Cep.
Berita ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat tidak boleh dikecilkan. Ketika parlemen dan birokrasi gagal menjawab, jalanan menjadi ruang demokrasi terakhir.
