Sistem Digital Tertutup, SPMB Riau 2025 Jadi Pasar Gelap Kuota?
PEKANBARU – Di tengah gelombang protes dan kemarahan publik soal ribuan siswa yang gagal tertampung di sekolah negeri, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau SPMB 2025 di Provinsi Riau justru menampilkan wajah yang lebih gelap: tertutup, tidak transparan, dan tak bisa diawasi oleh publik. Alih-alih menjadi sistem seleksi berbasis keadilan dan teknologi, SPMB Riau kini dicurigai hanya menjadi alat “pengondisian” penerimaan oleh kelompok-kelompok berkepentingan di balik layar.
Secara teknis, laman resmi pmb.riau.go.id memang menyediakan sejumlah fitur yang tampaknya dirancang untuk keterbukaan informasi, seperti “Statistik Pendaftaran”, “Peringkat Sekolah”, dan “Grafik PMB Wilayah”. Namun faktanya, ketika menu-menu ini diakses publik tanpa akun login, semua data tidak tampil – nihil. Grafik kosong, data kuota nol, dan tak ada akses hasil kelulusan per sekolah. Bahkan fitur “Peringkat Negeri” yang seharusnya memuat nama-nama siswa yang lolos di masing-masing sekolah hanya menampilkan halaman kosong tanpa satu pun data aktual.
Satu-satunya cara untuk mengetahui kelulusan atau status seleksi adalah dengan login memakai akun pendaftar (NISN dan password). Artinya, publik tidak bisa melakukan verifikasi silang. Media dan pengawas eksternal tidak bisa mengakses data sekolah. Wali murid yang awam digital sangat mungkin tertinggal informasi. Ironisnya, Dinas Pendidikan Provinsi Riau tetap menggembar-gemborkan bahwa sistem mereka “terbuka dan akuntabel.”
Padahal, satu-satunya pihak yang bisa mengakses status kelulusan hanyalah pemilik akun pribadi calon siswa dan panitia SPMB serta Pejabat terkait. Artinya, masyarakat luas, termasuk orang tua yang tidak melek digital, pengawas independen, dan media, tidak bisa mengakses atau mengecek kuota, hasil seleksi, dan distribusi jalur afirmasi, prestasi, maupun zonasi.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa sistem SPMB 2025 memang didesain tertutup, bukan karena keterbatasan teknis, melainkan sebagai alat kontrol internal untuk membuka celah permainan kuota, siswa titipan, hingga transaksi gelap kursi sekolah. Apalagi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau Erisman Yahya sebelumnya merupakan eks Kepala Diskominfo, lembaga yang kini justru ikut membangun dan mengelola sistem ini.
“Kita justru makin curiga, sistem digital yang dibangun ini sengaja ditutup agar publik tidak bisa membuktikan kecurangan yang sedang terjadi,” ujar Ade Monchai dari Koalisi Perduli Pendidikan Rakyat Riau, Selasa (2/7).
Ketertutupan ini sangat bertolak belakang dengan semangat keterbukaan informasi publik. Padahal, Komisi Informasi Riau dan Ombudsman sudah mewanti-wanti Dinas Pendidikan sejak awal untuk menjamin sistem PPDB yang transparan dan akuntabel. Bahkan Kemendikbudristek RI telah menempatkan Riau sebagai salah satu provinsi yang masuk radar merah dalam pengawasan PPDB. Namun semua peringatan itu tak digubris.
Di sisi lain, ribuan siswa yang gagal diterima di sekolah negeri terpaksa menunggu kuota “kasihani”, masuk sekolah swasta mahal, atau bahkan terancam tidak sekolah sama sekali.
Sementara itu, beredar laporan adanya pemalsuan domisili, manipulasi prestasi, hingga praktik sogokan oleh oknum pejabat daerah. Masyarakat, aktivis, dan media tidak bisa melakukan verifikasi data karena sistem online ditutup rapat.
“Bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada proses seleksi jika semua akses diawasi dan dikunci hanya untuk kalangan tertentu? Sistem ini gagal bukan hanya karena tak transparan, tapi karena dibangun oleh pejabat yang tak paham prinsip keadilan dan keterbukaan,” lanjut Ade.
Desakan pun semakin keras agar Gubernur Abdul Wahid segera mencopot Erisman Yahya sebagai Plt Kadisdik, dan Sekdis Arden Simeru serta mengganti seluruh tim perancang SPMB.
“Riau tak kekurangan orang hebat dan Riau tidak kekurangan insinyur , Riau hanya kekurangan orang yang jujur”
Masyarakat juga menuntut dibukanya seluruh data hasil seleksi melalui dashboard publik yang bisa diakses siapa saja, serta mendorong Komisi Informasi Riau dan Ombudsman RI mengaudit sistem digital tersebut secara forensik.
Kritik terhadap ketertutupan sistem ini semakin terasa kontras dengan program besar Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan pendidikan gratis dan transparan. Tahun 2025, anggaran pendidikan nasional mencapai Rp665 triliun, termasuk untuk penguatan sistem digital dan pemerataan akses.
Namun janji besar itu justru gagal dijalankan di Riau, yang hingga kini belum juga mengumumkan langkah darurat untuk menampung lebih dari 4.600 siswa tersisih dari sistem.
“Ini bukan hanya soal sistem rusak. Ini soal masa depan ribuan anak Riau yang sedang dihancurkan oleh birokrasi yang gelap, dan pemerintah yang menutup mata,” tegas seorang wali murid dari Kampar yang anaknya tak diterima di semua sekolah negeri.
SPMB Riau 2025 kini bukan lagi sekadar kegagalan teknis. Ini adalah skandal terstruktur yang patut diusut oleh lembaga hukum, dan ditindak tegas oleh gubernur. Jika tidak, sejarah akan mencatat: anak-anak yang menangis, rakyat yang marah, tapi pejabat tetap nyaman di balik layar sistem yang mereka tutup rapat.
Koalisi Perduli Pendidikan Rakyat Riau mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera turun tangan mengusut dugaan skandal SPMB 2025. Audit forensik terhadap sistem digital, pemeriksaan terhadap seluruh panitia dan perancang SPMB, serta pelacakan dugaan suap dan titipan pejabat harus dilakukan terbuka dan tuntas. Hanya dengan langkah hukum tegas, keadilan pendidikan bisa ditegakkan dan kepercayaan publik dipulihkan.
Jika Sistem SPMB Riau tidak dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan publik. Ini bertentangan dengan semangat transparansi dan partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB yang menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan dalam setiap proses penerimaan peserta didik.
Pos terkait
Pilihan Editor
Trending Post
.
.
.
.
. 
.
.
. 
.
Tidak ada komentar