Ketua DPRD Siak Indra Gunawan Soroti Kaburnya Napi Hukuman Mati: Berikut Pernyataan Lengkapnya

Mataxpost | Siak, – Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, angkat bicara terkait meningkatnya keresahan masyarakat pasca kaburnya tiga narapidana terpidana mati kasus narkoba dari Rutan Kelas IIB Siak. Menurut Indra, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap sistem pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan di daerah tersebut. (27/10)

“Seharusnya tidak boleh terjadi kaburnya napi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pengawasan harus lebih ketat agar hal-hal seperti ini tidak terulang,” tegas Indra kepada Redaksi.

Baca Juga

3 hari  lalu

SATU GARIS Desak Kejati dan KPK Usut Dugaan Korupsi Revitalisasi Pasar Bawah, BPK Temukan Penyimpangan Rp8 Miliar

72 Editor

Ia menambahkan, DPRD Siak siap mendukung setiap upaya pembenahan lapas, termasuk penyesuaian jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia.l

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pengelolaan lapas berjalan optimal serta meminimalkan risiko gangguan terhadap masyarakat.

Kasus pelarian napi hukuman mati yang diduga memanfaatkan celah pengawasan dan kondisi lingkungan seperti hujan deras untuk meloloskan diri telah memicu kecemasan warga. Dua dari tiga napi berhasil ditangkap kembali, sementara satu lainnya masih buron.

Baca Juga

1 minggu  lalu

SATU GARIS Desak Ditjenpas Copot KaRutan Siak, Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Petugas

83 Editor

Menurut Indra, kejadian ini bukan hanya soal kelalaian individu, tetapi menyingkap lemahnya sistem pengawasan dan manajemen keamanan di rutan.

“DPRD siap mendukung jika ada upaya pembenahan lapas yang disesuaikan dengan kapasitas penghuni. Ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan,” tambahnya.

Sejumlah pihak menilai, pengawasan yang lemah dan penempatan narapidana berisiko tinggi dalam satu kamar tanpa pertimbangan keamanan yang memadai merupakan celah fatal dalam sistem.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan serius terkait tanggung jawab Kepala Rutan maupun pengawasan dari Kanwil Ditjenpas Riau.

Jika kelalaian terjadi di tingkat rutan, itu menunjukkan lemahnya prosedur internal. Namun jika dilakukan dengan izin resmi, berarti sistem pengawasan yang lebih luas telah gagal

Masyarakat Siak kini hidup dalam ketidakpastian dan kekhawatiran, karena napi hukuman mati yang masih buron berpotensi bertindak nekat.

Indra menegaskan, perbaikan sistem harus dilakukan segera agar kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan dapat pulih dan rasa aman masyarakat tetap terjaga.

“Kita tidak bisa menunggu hingga tragedi lain terjadi. Sistem harus dievaluasi dan diperkuat, dari prosedur pengawasan hingga kapasitas dan penempatan narapidana. Rakyat berhak merasa aman,” ujar Indra.

Pernyataan Ketua DPRD Siak ini muncul di tengah sorotan publik dan desakan berbagai pihak agar dilakukan evaluasi total terhadap sistem keamanan rutan.

Publik menekankan pentingnya transparansi dalam audit dan pemeriksaan petugas yang terlibat, agar kasus serupa tidak kembali mencoreng wibawa hukum dan keamanan negara.

Editor: Putra

Penulis: Bunga Cantika