SATU GARIS Tantang Kajati Riau Baru: Jadilah Singa Hukum, Bongkar Kasus Korupsi yang Dipeti-eskan!

Pekanbaru, Riau — Pasca rotasi pimpinan Kejaksaan di sejumlah daerah, termasuk Riau, organisasi masyarakat SATU GARIS (Suara Aspirasi Terdepan Untuk Gerakan Anti Korupsi,Reformasi Integritas dan Supremasi Hukum) menyerukan agar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau yang baru dapat tampil tegas dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang dinilai “dipeti-eskan”.

Sekretaris Jenderal SATU GARIS, Afrizal, A.Md., CPLA, menyampaikan pernyataan tersebut mewakili Ketua Umum SATU GARIS, Ade Monchai, dalam keterangan resminya, Rabu (15/10). Afrizal menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru di tubuh Kejati Riau mampu menjadi “singa penegak hukum” di Bumi Lancang Kuning.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kontroversi Penangkapan Ketua PETIR: Antara Jebakan, Oligarki, dan Skandal Pajak Triliunan Surya Dumai

100 Editor

“Kami berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang baru bisa menjadi singa dalam menegakkan hukum. Jangan ada lagi kasus-kasus korupsi yang disimpan di laci. Siapa pun yang bersalah, terutama para pejabat yang selama ini terkesan kebal hukum, harus segera diseret ke meja hijau,” tegas Afrizal.

Afrizal mengungkapkan bahwa SATU GARIS telah melakukan pendataan dan pencatatan terhadap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang hingga kini tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam proses penegakan hukumnya oleh kejaksaan.

“Kami sudah menyusun dan menyiapkan laporan resmi kejahatan Tipikor yang akan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Agung. Laporan ini berisi sejumlah dugaan kasus yang kami nilai mangkrak dan perlu segera diselidiki serta diusut tuntas,” tambahnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Viral, Ketua Umum PETIR Ditangkap, Teriakan “Saya Dijebak” Kasus Pajak Surya Dumai 1,4 Triliun Kembali Disorot

126 Editor

Dalam laporan tersebut, SATU GARIS menyoroti beberapa kasus dugaan korupsi di berbagai daerah di Riau, antara lain di Pemprov Riau, Kabupaten Siak, Kampar, Pekanbaru, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir.

Beberapa kasus yang disorot antara lain dugaan Tipikor yang melibatkan Sekda Siak Mahadar, dugaan korupsi di PT Bumi Siak Pusako (BSP), serta kasus yang menyeret nama mantan Bupati Siak Alfedri dan mantan Kepala Dinas PU Siak Irving, yang menurut SATU GARIS hingga kini “tak tersentuh sama sekali”.

Afrizal menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau kinerja Kejaksaan Tinggi Riau di bawah pimpinan baru tersebut, serta mengawal setiap proses hukum agar transparan dan tidak tebang pilih.

“Kami ingin melihat komitmen nyata. Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Jika Kejaksaan benar-benar independen, buktikan dengan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini diduga dibiarkan dan bahkan para pejabat yang terkesan dilindungi” tutupnya.

Dengan rotasi pimpinan baru, publik Riau kini menaruh harapan besar bahwa wajah penegakan hukum di daerah ini akan semakin bersih, transparan, dan berani menghadapi mafia anggaran maupun kekuatan politik lokal yang selama ini dinilai menghambat keadilan