Hasil Audit PT SPR Jadi Sorotan, Komisaris Diminta Fokus pada Temuan, Bukan Manuver Politik

Mataxpost | PEKANBARU, – Hasil audit PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) kembali mencuat ke publik, memicu pertanyaan serius terkait tata kelola perusahaan milik daerah ini. Sejumlah pihak menekankan agar Dewan Komisaris PT SPR tidak mengalihkan perhatian ke kebijakan baru atau perubahan direksi, tetapi benar-benar menindaklanjuti rekomendasi audit yang menyentuh akar persoalan. (14/01)

Audit yang dilakukan lembaga pengawas negara, BPKP, memuat catatan penting terkait pengelolaan keuangan, kelemahan sistem pengawasan internal, dan berbagai potensi kerugian yang ditimbulkan oleh manajemen sebelumnya.

Namun, hingga kini, publik menilai langkah nyata terkait tindak lanjut audit masih minim dan kurang transparan.

Organisasi independen SATU GARIS melalui Sekretaris Eksekutif Afrizal Amd CPLA menegaskan bahwa Dewan Komisaris memiliki peran strategis sebagai pengawas perusahaan.

Komisaris seharusnya memastikan setiap temuan audit ditindaklanjuti secara serius oleh manajemen, bukan justru terjebak pada isu non-substantif yang berpotensi mengaburkan persoalan utama.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Dua Wajah Penegakkan Hukum di Riau: Desakan Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK Mencuat Ke Publik

356 Editor

“Fungsi komisaris adalah mengawasi dan memastikan perbaikan berjalan. Jika fokus bergeser, tujuan audit sebagai instrumen pembenahan tata kelola bisa sia-sia,” ujar Afrizal Amd CPLA

Sorotan publik terhadap PT SPR kian tajam karena perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga setiap potensi kerugian atau penyimpangan berdampak langsung pada keuangan daerah.

Keterbukaan dan akuntabilitas bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban agar masyarakat bisa menilai kinerja dan integritas pengelolaan BUMD.

Sejumlah elemen masyarakat sipil menuntut Dewan Komisaris untuk secara terbuka menyampaikan progres tindak lanjut hasil audit, termasuk langkah konkret yang telah atau akan ditempuh, siapa yang bertanggung jawab, dan jadwal perbaikan yang jelas.

Langkah ini dianggap vital untuk mencegah pengalihan isu yang hanya menimbulkan wacana tanpa menyelesaikan masalah utama.

“Publik ingin kejelasan: temuan audit apa saja, bagaimana progres tindak lanjutnya, dan siapa bertanggung jawab. Bukan narasi atau manuver politik yang mengaburkan substansi,” tegas Afrizal

Hingga berita ini diturunkan, Dewan Komisaris PT SPR belum memberikan keterangan resmi terkait langkah konkret yang telah atau akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audit.