.
Rekor MURI 6.000 Penari, Disaat APBD Riau Terus Defisit dan Duka Sumatera
Mataxpost | Pekanbaru,- Pemerintah Provinsi Riau baru saja mencatat rekor MURI tari zapin kebaya labuh kekek dengan 6.000 peserta. Prestasi ini mengundang perhatian, tapi di balik gemerlap tari massal, ada fakta fiskal yang tak bisa diabaikan. (11/01)
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2024, perencanaan APBD Riau disusun dan dilaksanakan tanpa sepenuhnya memperhitungkan kemampuan keuangan dan potensi pendapatan daerah. Penyusunan pendapatan tidak memiliki dasar memadai, sementara manajemen kas tidak mampu mencegah gagal bayar.
Akibatnya, Pemerintah Provinsi Riau tidak dapat membayar seluruh realisasi belanja dan menimbulkan defisit mencapai 2,2 triliun dengan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) serta Utang Belanja sebesar Rp1,8 triliun yang harus dibawa ke tahun anggaran berikutnya.
Pada konteks anggaran APBD 2025 disahkan sebesar Rp9,451 triliun dan dilaporkan mengalami defisit hingga Β± Rp1,1β3,5 triliun, sementara APBD 2026 diproyeksikan defisit Β± Rp1,2 triliun, menunjukkan ruang gerak pemerintah daerah tetap terbatas.
Pelestarian budaya memang penting. Tari zapin dan kebaya labuh adalah identitas lokal yang harus dijaga. Namun ketika fiskal daerah terbatas, pengeluaran besar untuk acara simbolik menimbulkan pertanyaan: apakah ini waktu yang tepat dan apakah ini prioritas rakyat?
Zulkarnain Kadir, pengamat hukum dan birokrasi, menekankan,
βDefisit bukan sekadar angka. Ini cerminan ruang gerak pemerintah yang makin sempit untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.βujarnya
Ia menambahkan;
βRekor ini memberi kebanggaan sesaat, tapi tidak membantu korban bencana atau memulihkan ekonomi daerah,β kata Zulkarnain Kadir.
Kontroversi semakin tajam karena kegiatan itu berlangsung saat 1.180 korban bencana masih kehilangan rumah, pekerjaan, dan rasa aman.
Publik menilai solidaritas pemerintah seharusnya ditunjukkan melalui kebijakan yang langsung meringankan beban warga, bukan sekadar pencapaian simbolik.
Yang diuji bukan legalitas atau besarnya acara, tapi kebijaksanaan dan sensitivitas sosial. Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa besar acara, tapi dari kemampuan menempatkan kepentingan publik di atas pencitraan. Empati bukan retorika; aksi nyata lebih bernilai daripada rekor simbolik.
Rekor tari zapin ini memang fenomenal, tapi di tengah defisit APBD 2024β2026 dan duka rakyat, pertanyaan publik jelas: apakah gemerlap pencapaian ini sepadan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak?
Pos terkait
Latest Post
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tidak ada komentar