PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengambil langkah tegas dalam penanganan banjir dengan memerintahkan pembongkaran menyeluruh terhadap bangunan liar yang berdiri di atas saluran drainase. Ia menegaskan bahwa penertiban tidak boleh setengah hati, karena keberadaan bangunan tersebut terbukti mengganggu aliran air dan memperparah genangan saat musim hujan.
“Saya minta pembongkaran bangunan liar jangan nanggung. Kalau sudah ganggu aliran air, ya harus dibongkar semua,” ujar Agung saat meninjau lokasi proyek drainase, Sabtu (3/5/2025). Ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur drainase dilakukan secara maksimal, termasuk dalam hal kualitas material dan desain.
Agung menyebut penggunaan box culvert sebagai solusi drainase yang lebih kuat dan tahan lama, agar pemerintah tidak perlu terus menerus mengulang pekerjaan akibat konstruksi yang cepat rusak. “Kita pakai box culvert supaya kuat dan tahan lama. Jangan sampai kerja dua kali,” katanya.
Menurut Agung, permasalahan banjir di Pekanbaru tidak bisa diselesaikan hanya dengan tambal sulam. Banyak saluran air tertutup oleh bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri tanpa izin, terutama di kawasan padat seperti Jalan Arengka dan Arifin Ahmad. Selain menutup aliran air, bangunan-bangunan tersebut juga mempersempit ruang publik dan menimbulkan kesemrawutan tata kota.
“Pemerintah hadir bukan hanya untuk seremonial. Saya turun langsung ke lapangan, melihat proses pekerjaan, dan berbicara dengan warga. Kita ingin solusi yang konkret dan menyentuh langsung persoalan,” ujar Agung.
Ia menegaskan bahwa proyek drainase dan normalisasi saluran air akan menjadi program prioritas pemerintah kota. Penataan drainase dilakukan bukan hanya untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga untuk menjaga kualitas jalan dan mendukung aktivitas ekonomi warga.
Dalam beberapa tahun terakhir, banjir menjadi masalah tahunan di beberapa titik di Pekanbaru. Salah satu penyebab utama adalah sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, baik karena tertutup bangunan maupun endapan sampah yang tidak dibersihkan. Warga pun telah lama mengeluhkan hal ini, terutama ketika hujan deras menyebabkan genangan air yang menghambat lalu lintas dan merusak fasilitas umum.
Pemerintah kota juga disebut telah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas fasilitas umum. Sebelum dilakukan pembongkaran, pemilik bangunan diberikan surat peringatan dan kesempatan untuk membongkar secara mandiri.
Agung menambahkan, penataan drainase dan pembongkaran bangunan liar akan terus berlanjut di berbagai titik lain yang dinilai rawan banjir. Ia berharap masyarakat mendukung langkah ini demi kepentingan bersama. “Kalau tidak dimulai sekarang, banjir akan terus jadi masalah. Kita ingin perubahan yang nyata,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari 𝐌𝐚𝐭𝐚 𝐗-𝐩𝐨𝐬𝐭
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
