Riau โ Gubernur Riau Abdul Wahid mendapat sorotan dari berbagai pihak agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis muda menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didasari oleh analisis yang matang agar tidak menjadi blunder yang merugikan pemerintahannya dimasa datang. (08/03/2025)
Kekhawatiran ini muncul setelah langkah gubernur dinilai kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang, termasuk dalam hal inspeksi mendadak (sidak) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun, sidak ini justru menjadi bahan perbincangan panas di media massa. Sejumlah media menggiring opini dengan berbagai asumsi, meskipun tetap menampilkan pernyataan resmi gubernur. Publik pun bertanya-tanya, mengapa hanya OPD tertentu yang menjadi sasaran sidak? Apakah ada agenda tersembunyi di balik langkah ini?
Jangan Terjebak dalam Permainan Kepentingan!
Aktivis muda Riau, Ade Monchai, menilai Gubernur Abdul Wahid harus selektif dalam menyaring informasi sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, banyak pejabat daerah yang terjebak dalam keputusan keliru karena terpengaruh laporan dan atau dipengaruhi kepentingan politik pihak tertentu.
โKami hanya mengingatkan Pak Gubernur agar tidak langsung mengiyakan setiap laporan yang diterima. Jangan sampai beliau dijebak oleh informasi yang disusupi kepentingan pihak tertentu,โ ujar Ade Monchai.
Ia juga menyoroti bagaimana kebijakan yang diambil tanpa kajian mendalam dapat berdampak buruk pada jalannya pemerintahan di Riau.
โKami tidak ingin melihat pemimpin daerah tersandung masalah hanya karena salah mengambil keputusan akibat informasi yang tidak valid,โ tambahnya.
Sidak yang dilakukan Gubernur Abdul Wahid ke beberapa OPD menjadi isu hangat yang dimainkan oleh media massa. Berbagai opini dengan sudut pandang berbeda bermunculan, mulai dari apresiasi terhadap langkah tegas gubernur hingga menyudutkan pihak yang disidak.
Apakah ada rencana untuk melakukan sidak secara menyeluruh ke semua OPD?
Jika sidak bertujuan menegakkan disiplin dan evaluasi kinerja pasti didukung penuh masyarakat, bagaimana agar langkah ini tidak menimbulkan kesan tebang pilih?
Tokoh Pemuda Pekanbaru Ricky Fathir, menilai langkah gubernur ini bisa menjadi bumerang jika tidak dilakukan secara adil.
โJika sidak ini murni untuk mengevaluasi kinerja OPD, tentu akan lebih baik jika dilakukan secara menyeluruh. Dengan begitu, tidak muncul spekulasi negatif di masyarakat,โ ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini bisa menimbulkan ketidakstabilan di internal pemerintahan jika tidak dilakukan secara proporsional.
โMasyarakat tentu ingin melihat kebijakan yang adil dan tidak menimbulkan kesan hanya menyasar pihak tertentu,โ tambahnya.
Gubernur Harus Tegas, Tapi Tidak Otoriter
Masyarakat pun berharap Gubernur Abdul Wahid dapat menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan adil dalam menjalankan kebijakan, termasuk dalam hal sidak OPD.
“Publik berharap gubernur tetap tegas, namun dengan pendekatan yang adil dan profesional agar tidak menimbulkan kesan otoriter, dan jangn melihatkan kesan “garang” di Media, sebab saat ini beliau Gubernur bukan Wakil Rakyat di DPR lagi, ujar Ade Monchai.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa sidak yang dilakukan tanpa pendekatan yang bijaksana justru bisa menimbulkan ketakutan di kalangan aparatur sipil negara (ASN), sehingga mereka bekerja dalam tekanan tanpa kenyamanan.
“Gubernur tentu memiliki kewenangan untuk menertibkan OPD, namun langkah ini sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang membangun agar ASN tetap bisa bekerja dengan optimal,” ujar Ricky Fathir
Kini, publik menanti bagaimana Gubernur Abdul Wahid akan merespons berbagai pertanyaan dan harapan ini. Apakah sidak akan diperluas ke OPD lainnya, atau tetap terfokus pada beberapa OPD saja? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh orang nomor satu di Riau ini.
