Mataxpos |Banyak dugaan praktik tindak pidana korupsi level jumbo yang dilaporkan ke Kejaksaan tinggi Riau tetapi dari sekian laporan yang telah masuk cuma beberapa saja yang berhasil diusut sampai di tingkat pengadilan (11/12/2024)
Dugaan praktik korupsi di provinsi Riau dinilai sejumlah kalangan aktivis dan masyarakat Riau umumnya sudah masuk dalam kategori “kritis”, penegakkan hukum yang diharapkan dari Kejaksaan Tinggi Riau sangat jauh dari Harapan masyarakat .
Berembus angin tak sedap, beberapa kasus dugaan korupsi di Kejaksaan tinggi Riau dipeti es kan alias dihentikan dengan berbagai alasan seperti yang diungkapkan oleh Kajati Riau Akmal Abbas saat konfrensi pers beberapa waktu yang lalu. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengungkapkan ada 43 kasus tahap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, 11 kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, sementara beberapa lainnya dihentikan karena tidak ditemukan bukti tindak pidana.
Bayangkan selama rentang 2 tahun Kejaksaan Tinggi Riau dari 43 kasus yang dalam penyelidikan nya cuma 11 kasus naik tahapan penyidikan, selebihnya dihentikan, dan sangat disayangkan Kepala Kejaksaan tinggi Riau tersebut tidak menyebutkan rincian dari 43 kasus yang menjadi penyelidikan Kejaksaan tinggi Riau.
Minimnya informasi yang diberikan ke publik oleh kepala Kejaksaan tinggi Riau Akmal Abbas saat konfrensi pers dalam peringatan hari anti korupsi se dunia tersebut, sejumlah pihak menyampaikan rasa ketidakpuasan dan telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum di provinsi Riau dan informasi tersebut bisa menjadi bumerang bagi Kejaksaan.
Diduga Kejaksaan Tinggi Riau masih tebang pilih kasus dan tidak mendukung program Asta cita Presiden Prabowo dalam pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau.
Lemahnya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan tinggi Riau terhadap kasus kasus besar, membuat publik bertanya tanya ada apa dengan Kejaksaan saat ini.
About The Author
