Paripurna APBD Perubahan 2025 Digelar: DPRD Meranti Soroti Realisme Pendapatan, Asmar Paparkan Defisit Rp9,6 Miliar

Mataxpost |Meranti — DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2025, Kamis (18/9/2025). Sidang berlangsung di Balai Sidang DPRD Selatpanjang, menandai masuknya fase krusial pembahasan anggaran menjelang akhir tahun. (18/11)

Paripurna dipimpin Ketua DPRD, H. Khalid Ali, SE, yang menegaskan dasar hukum sidang merujuk pada Keputusan Bamus DPRD Nomor 15/Kpts-DPRD/KBM/IX/2025 serta ketentuan UU dan Permendagri terbaru terkait penyusunan APBD.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Komisi III DPRD Meranti Kunjungi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Fokus pada Penguatan Tata Kelola dan Layanan KJSU-KIA

790 Editor

Legislasi Jalan Terus, Target Pendapatan Disorot

Khalid Ali mengingatkan bahwa perubahan APBD ini adalah lanjutan dari penandatanganan MoU KUA-PPAS Perubahan 2025, yang kini menjadi acuan pembahasan resmi. Ia menekankan bahwa kepala daerah wajib mempresentasikan penjelasan lengkap RAPBD di hadapan DPRD, sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 dan Permendagri 15/2024.

Asmar Beberkan Angka: Pendapatan Turun, Belanja Tetap Berat

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memaparkan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2025 dilakukan dengan menimbang kondisi ekonomi terkini serta kemampuan fiskal daerah. Intinya: penyesuaian dilakukan karena target pendapatan sebelumnya sudah tidak realistis dan harus dikoreksi.

Baca Juga

6 bulan  lalu

Sidang Putusan MK: Anggota Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil

910 Editor

Dalam paparannya, Asmar membeberkan komposisi anggaran:

• Belanja Daerah: Rp 1,227 triliun lebih
• Pendapatan Daerah: Rp 1,217 triliun lebih
• Defisit: Rp 9,6 miliar lebih
• PAD: Rp 264 miliar lebih
• Pendapatan Transfer: Rp 952 miliar lebih
• Pembiayaan Netto: Rp 9,6 miliar (menutup defisit)

Asmar menyebut perubahan anggaran ini disusun untuk mengamankan pelayanan publik, membayar kewajiban daerah, dan menata alokasi belanja agar lebih efisien—meski ruang fiskal semakin terbatas.

Defisit Ditutup, Pembahasan Berlanjut

Dengan pembiayaan netto yang setara dengan defisit, pemerintah daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD 2025 berada dalam posisi “aman secara administratif”, meskipun tekanan fiskal tetap besar.

“Saya berharap RAPBD Perubahan 2025 ini segera dibahas dan disetujui,” ujar Asmar menutup pidatonya.

(Advetorial)