[gnpub_google_news_follow]

Mataxpost | Pekanbaru,- Organisasi LSM SATU GARIS menyampaikan keprihatinan sekaligus mengecam terjadinya bentrokan yang terjadi usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau pada Kamis (16/7/2026).
Berdasarkan informasi yang beredar, ketegangan diduga telah dimulai sejak rapat Banggar masih berlangsung di dalam ruang rapat.
Perdebatan yang terjadi disebut sempat mereda, namun kembali memanas setelah rapat berakhir dan diduga berujung pada bentrokan yang melibatkan dua kubu di jajaran pimpinan DPRD Provinsi Riau, yakni kubu Indra Gunawan Eet dan Parisman Ihwan.
Hingga saat ini, penyebab utama maupun motif dari perselisihan tersebut masih belum diketahui secara pasti.
Wakil Ketua LSM SATU GARIS, Bung Ricky Fathir, menilai apa pun penyebabnya, insiden tersebut telah mencoreng marwah lembaga legislatif sebagai rumah rakyat.
«”Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ketika ketegangan yang muncul dalam forum resmi berujung pada bentrokan fisik di lingkungan DPRD, tentu hal itu sangat disayangkan. Gedung rakyat jangan sampai berubah menjadi arena tinju. Masyarakat berharap para wakil rakyat memberikan keteladanan dalam menyelesaikan setiap persoalan melalui dialog, musyawarah, dan mekanisme yang bermartabat,” tegas Bung Ricky Fathir.»
LSM SATU GARIS mendorong pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden tersebut, mengusut secara terbuka penyebab terjadinya bentrokan, serta memastikan setiap pihak yang terbukti melanggar tata tertib, kode etik, maupun ketentuan hukum diproses sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta bertindak profesional apabila dalam peristiwa tersebut ditemukan adanya unsur tindak pidana, sehingga penegakan hukum berjalan secara objektif tanpa pandang bulu.
LSM SATU GARIS berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik agar senantiasa menjaga etika, integritas, dan kehormatan lembaga.
DPRD sebagai representasi rakyat harus menjadi contoh dalam menyelesaikan perbedaan pendapat secara dewasa dan bermartabat.
“Gedung DPRD adalah rumah rakyat. Demokrasi dibangun melalui dialog, bukan bentrokan.”
Tidak ada komentar