Gaya Hidup Mewah Ginda Burnama dan Istri Disorot Netizen, Dari Mana Asal Kekayaannya?

Pekanbaru, – Gaya hidup keluarga Ginda Burnama, anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Gerindra yang duduk di Komisi II, menjadi sorotan setelah sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan penggunaan barang bermerek kelas premium. Dalam sejumlah foto, terlihat Christian Dior Montaigne yang dicantumkan sekitar Rp90,7 juta, Louis Vuitton Monogram Braided Pochette Metis Safran sekitar Rp41,98 juta, Louis Vuitton Diane Monogram sekitar Rp62,24 juta, serta jam tangan Panerai Luminor Marina 1950 sekitar Rp100,85 juta. Jika angka yang tercantum dalam unggahan tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp295,76 juta. (19/08)

Baca Juga

3 hari  lalu

Darurat Narkoba: DPRD Siak Sebut Perawang Sudah “Stadium 4”

46 Bunga Cantika

Namun, sorotan terhadap kemewahan keluarga pejabat publik tidak berhenti pada persoalan merek dan harga. Ginda sebelumnya merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru dan kini duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Riau dari daerah pemilihan Pekanbaru.

Sementara istrinya, Cahya Annisa, diberitakan sebagai putri mantan Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Dengan posisi tersebut, profil kekayaan Ginda menjadi bagian yang wajar untuk dilihat ketika publik menemukan gambaran gaya hidup yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.

Atensi publik yang tinggi itu bukan tanpa alasan, sebab sejumlah foto yang beredar di medsos istri Ginda Burnama kedapatan suka memamerkan gaya hidup mewah. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik atas harta kekayaan yang dimiliki anggota DPRD di Riau.

Catatan LHKPN yang pernah diberitakan menunjukkan harta Ginda pada 2020 tercatat sekitar Rp3,603 miliar. Sementara laporan media yang mengutip data LHKPN menyebut pada 2022 total hartanya telah mencapai lebih dari Rp8,8 miliar.

Artinya, berdasarkan angka yang diberitakan tersebut, terjadi kenaikan lebih dari Rp5 miliar dalam kurun dua tahun.

Kenaikan kekayaan itu tentu tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran, karena perubahan harta dapat terjadi akibat penghasilan, usaha, pembelian aset, hibah, warisan, perubahan nilai aset maupun perubahan kewajiban. Tetapi justru di titik inilah publik memiliki alasan untuk bertanya bagaimana perubahan tersebut terjadi.

Dalam laporan kekayaan yang diberitakan untuk 2022, sejumlah tanah dan bangunan disebut memiliki nilai Rp2,35 miliar, Rp1,85 miliar, Rp1,6 miliar, Rp200 juta, Rp1,15 miliar, Rp900 juta dan Rp1,6 miliar.

Pada sektor kendaraan disebut terdapat Honda CR-V sekitar Rp350 juta, Toyota Kijang Innova sekitar Rp300 juta dan Honda DG48 sekitar Rp335 juta. Jika nilai tanah, bangunan dan kendaraan tersebut dijumlahkan, nilai brutonya sekitar Rp10,635 miliar.

Di sinilah LHKPN-KPK seharusnya bekerja sebagai instrumen pengawasan publik, bukan sekadar kewajiban administratif pejabat, dan anehnya untuk LHKPN tahun 2025-2026 tak dapat ditemukan.

Masyarakat tidak membutuhkan tuduhan tanpa bukti, tetapi juga tidak membutuhkan jawaban normatif ketika data dapat diperiksa. Yang diperlukan adalah keterbukaan mengenai harta, sumber penghasilan, perubahan aset dan kewajiban dari tahun ke tahun.

Sekali lagi, memiliki tas mahal atau jam tangan mahal bukanlah pelanggaran. Pejabat dan keluarganya berhak menikmati kekayaan sepanjang diperoleh secara sah. Tetapi jabatan publik membawa konsekuensi berupa tuntutan transparansi yang lebih tinggi

Sebab, di luar lingkaran kekuasaan, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi berbeda.

Anak muda masih kesulitan memperoleh pekerjaan. Buruh bekerja dengan penghasilan pas-pasan. Pekerja harian menggantungkan pendapatan pada jumlah hari mereka bekerja. Banyak keluarga harus menghitung pengeluaran untuk makan, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kontras tersebut membuat gaya hidup pejabat memiliki dimensi sosial.
Rakyat membayar pajak. Pekerja menghasilkan pendapatan. Pedagang kecil menjalankan usaha. Buruh menukar tenaga dengan upah.

Semuanya menjadi bagian dari sistem ekonomi dan keuangan negara yang kemudian membiayai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk lembaga perwakilan rakyat.

Jika seluruh harta dapat dijelaskan secara sah, publik tentu memiliki dasar untuk menilai secara objektif. Sebaliknya, jika ada perubahan kekayaan yang belum jelas penjelasannya, pertanyaan masyarakat justru semakin beralasan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Ginda Burnama maupun istrinya terkait sorotan gaya hidup maupun pertanyaan mengenai asal-usul dan perkembangan harta kekayaan tersebut.

Redaksi MataXpost membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.