SIAK – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang menyatakan Bayu Perdana tidak terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika maupun permufakatan jahat memunculkan desakan agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi Riau segera melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa Penuntut Umum Reza Hendrawan, S.H., yang menangani perkara tersebut. (06/08)
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak menyatakan Bayu tidak terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika maupun permufakatan jahat sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
Namun, majelis menyatakan Bayu terbukti berdasarkan dakwaan subsider dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengetahui barang yang dibawa Lasmi merupakan narkotika jenis sabu dan dinilai telah memiliki atau menguasai barang tersebut.
Bagi tim penasihat hukum maupun sejumlah pemerhati hukum, putusan tersebut justru menimbulkan pertanyaan terhadap konstruksi perkara yang sejak awal dibangun oleh penyidik dan dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum selama proses persidangan.
Menurut mereka, kegagalan membuktikan dakwaan pengedaran dan permufakatan jahat perlu menjadi bahan evaluasi terhadap proses penyidikan maupun penuntutan.
Sorotan tersebut semakin menguat karena di saat yang bersamaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Riau tengah menggelar sidang kode etik terhadap sejumlah personel Polsek Tualang yang menangani perkara Bayu.
Materi pemeriksaan etik, menurut pihak pembela, berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur penyidikan, mulai dari proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dugaan penggiringan pengakuan agar mengikuti kehendak penyidik, tidak efektifnya pendampingan penasihat hukum pada pemeriksaan awal, hingga tidak dilaksanakannya Tim Asesmen Terpadu (TAT).
Ketua Umum SATU GARIS, Ade Monchai, menegaskan putusan hakim yang menyatakan dakwaan peredaran dan permufakatan jahat tidak terbukti menjadi momentum bagi aparat pengawas untuk mengevaluasi proses penegakan hukum secara menyeluruh.
“Kalau pada akhirnya pengadilan sendiri menyatakan Bayu tidak terbukti sebagai pengedar maupun melakukan permufakatan jahat, maka publik berhak mempertanyakan dasar konstruksi perkara yang dibangun sejak awal. Karena itu kami meminta Kejaksaan Agung tidak menutup mata terhadap perkara ini,” kata Ade Monchai.
Menurut Ade, SATU GARIS sebelumnya telah melayangkan laporan resmi kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, dan Kejaksaan Tinggi Riau terkait dugaan ketidakprofesionalan Jaksa Penuntut Umum Reza Hendrawan, S.H., yang menangani perkara Bayu Perdana.
Tidak hanya laporan pengaduan, SATU GARIS juga telah menyerahkan hasil eksaminasi hukum yang memuat analisis terhadap proses penyidikan, penuntutan, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dokumen tersebut, kata Ade, telah diterima oleh Kejaksaan Agung RI maupun Kejaksaan Tinggi Riau sesuai mekanisme administrasi yang berlaku.
“Kami sudah menyampaikan laporan beserta hasil eksaminasi. Sekarang masyarakat menunggu ketegasan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan pemeriksaan terhadap Jaksa Penuntut Umum Reza Hendrawan, S.H., yang menangani perkara Bayu Perdana. Jangan sampai pengawasan internal hanya menjadi formalitas. Putusan pengadilan sendiri telah menyatakan dakwaan pengedaran dan permufakatan jahat tidak terbukti. Karena itu, publik berhak mengetahui apakah konstruksi dakwaan, proses penuntutan, dan sikap penuntut umum selama persidangan telah dilakukan secara profesional serta sesuai ketentuan hukum,” tegas Ade.
Ade juga menyoroti pelaksanaan sidang kode etik yang sedang digelar Bidpropam Polda Riau terhadap aparat Polsek Tualang. Menurutnya, hingga saat ini pihak pelapor maupun keluarga Bayu tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan maupun perkembangan sidang kode etik tersebut, padahal laporan dugaan pelanggaran berasal dari pengaduan yang mereka ajukan.
Tidak ada komentar