JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka persoalan serius di balik layanan pertanahan. Dalam perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dan menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk. (19/09)
Perkara ini bukan semata-mata mengenai dugaan transaksi uang. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, tanah yang menjadi objek pengurusan HGB tersebut disebut masih memiliki persoalan dengan sejumlah pemilik atau ahli waris yang sebelumnya memegang Sertifikat Hak Milik (SHM). Para ahli waris bahkan disebut pernah menggugat penerbitan sembilan SHGB Summarecon ke PTUN Bandung.
KPK mengungkap dugaan adanya permintaan fee sebesar Rp2 miliar untuk proses pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat. Pihak perusahaan disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar, yang kemudian diduga diserahkan melalui perantara. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan layanan pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan.
Dari delapan tersangka tersebut terdapat pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung. KPK juga menyebut sejumlah tersangka sebagai pihak yang disebut memiliki kedekatan atau kepercayaan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Nusron sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Penyidikan pun belum berhenti. Pada 18 September 2026, KPK menggeledah kediaman Lampri di Bekasi. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang disebut memuat petunjuk mengenai dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Bukti-bukti itu masih dianalisis untuk memperjelas konstruksi perkara dan hubungan antarpihak.
Di titik inilah perkara Bogor menjadi penting untuk dibaca lebih luas. Sebab persoalan pertanahan di Indonesia tidak baru muncul ketika aparat penegak hukum melakukan operasi tangkap tangan. Jauh sebelumnya, pemerintah sendiri telah mengakui besarnya persoalan sengketa, konflik, dan administrasi pertanahan.
Sepanjang 2024, Kementerian ATR/BPN mencatat 5.973 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, 5.552 masuk kategori konflik berintensitas rendah, 374 berintensitas tinggi, dan 47 masuk kategori konflik berintensitas politik. Dari keseluruhan kasus tersebut, 2.161 disebut telah ditangani.
Persoalan administrasi pertanahan juga menyimpan pekerjaan besar. Pada Oktober 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap sekitar 13,8 juta bidang tanah telah memiliki sertifikat tetapi belum memiliki peta, dengan cakupan sekitar 6,4 juta hektare. Menurut penjelasan pemerintah ketika itu, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan sengketa pertanahan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertanahan bukan sekadar persoalan teknis administrasi. Sertifikat seharusnya memberikan kepastian mengenai hak atas tanah. Namun ketika data sertifikat tidak terhubung secara memadai dengan peta bidang, persoalan batas, penguasaan, riwayat tanah, maupun klaim kepemilikan dapat berkembang menjadi sengketa panjang.
Di lapangan, persoalan semacam itu dapat berujung pada konflik antara warga, perusahaan, maupun pihak lain yang mengklaim memiliki dasar hak. Dalam kondisi tertentu, sengketa administratif bahkan dapat berkembang menjadi proses perdata, tata usaha negara, hingga perkara pidana.
Salah satu contoh yang pernah diberitakan MataXpost adalah perkara Siti Fatimah di Pekanbaru, seorang guru sekolah dasar yang terlibat sengketa tanah warisan keluarganya. Dalam perkara tersebut, keluarganya memiliki dasar putusan perdata dan sertifikat yang menjadi dasar klaim atas tanah, sementara kemudian muncul dokumen hak lain yang menjadi bagian dari sengketa. Perkara itu berkembang ke peradilan tata usaha negara dan kemudian berlanjut ke proses pidana terhadap Siti Fatimah.
Tidak ada komentar