Mataxpost.com | Tanjung Datuk, Siak Kecil – Dugaan penyimpangan penggunaan dana desa di Desa Tanjung Datuk, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, kembali menjadi sorotan setelah hasil analisis terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDesa Tahun 2023–2024 memperlihatkan sejumlah kejanggalan serius. (10/10)
Laporan yang telah disahkan oleh pemerintah desa dan diverifikasi oleh camat, Inspektorat, Dinas PMD, hingga BPKAD itu justru menampilkan banyak ketidakwajaran angka yang menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akurasi pelaporan keuangan desa.
gambar Potongan LPJ resmi Desa tjg Datuk 2023
Berdasarkan dokumen resmi, ditemukan perbedaan signifikan antara anggaran dan realisasi yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam serapan dana publik. Analisis terhadap LPJ dua tahun terakhir memperlihatkan pola berulang berupa selisih besar dan kesalahan penulisan nilai yang tidak wajar.
Gambar Potongan LPJ resmi desa tjg Datuk 2024
Pada tahun 2023, total pendapatan Desa Tanjung Datuk tercatat sebesar Rp4.523.106.800, namun realisasi hanya Rp4.063.104.800, menyisakan dana sekitar Rp460.002.000 yang belum terserap.
Selisih terbesar terjadi pada pos Alokasi Dana Desa (ADD) dana transfer dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dianggarkan Rp1.962.206.800 namun hanya terealisasi Rp1.661.434.800, dengan kekurangan sekitar Rp300.772.000.
Selain itu, Bantuan Keuangan Provinsi juga tidak terserap penuh, selisih sekitar Rp70 juta. Secara keseluruhan, terdapat sekitar Rp370 juta dana transfer antar-pemerintah yang belum terealisasi sesuai pagu.
Dari sisi belanja, kejanggalan lebih menonjol. Total anggaran belanja tahun 2023 mencapai Rp4.650.006.800, namun realisasi hanya Rp3.896.651.800, sehingga terdapat dana Rp753.355.000 yang belum jelas penggunaannya.
Rincian menunjukkan sisa dana cukup besar di beberapa bidang: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp233 juta, Pembinaan Kemasyarakatan Rp212 juta, dan Pemberdayaan Masyarakat Rp157 juta. Secara total, tahun 2023 menyisakan sekitar Rp1,11 miliar yang perlu diklarifikasi lebih lanjut melalui audit mendalam.
Masuk tahun 2024, pola serupa kembali terjadi. Pendapatan desa ditargetkan Rp4.000.000.000, namun realisasi hanya Rp3.351.000.000, menyisakan Rp649.000.000 yang tidak terserap.
Pada pos Alokasi Dana Desa (ADD) kembali muncul selisih sekitar Rp301.000.000, dan Bantuan Keuangan Provinsi juga masih menyisakan Rp70.000.000. Dari sisi belanja, total anggaran Rp4.059.000.000 hanya terealisasi Rp3.420.000.000, dengan selisih Rp639.000.000.
Beberapa bidang yang mengalami serapan rendah meliputi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Rp265 juta), Pemberdayaan Masyarakat (Rp112 juta), serta Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak (Rp87 juta).
Secara keseluruhan, tahun 2024 menyisakan sekitar Rp1,28 miliar dana desa yang belum terserap atau belum dijelaskan penggunaannya secara transparan.
Yang paling mengejutkan, LPJ tahun 2023 mencantumkan angka Rp1 triliun pada kolom Bantuan Keuangan nilai yang jelas tidak sesuai dengan kapasitas keuangan desa mana pun di Indonesia. Hingga kini, kesalahan tersebut belum dikoreksi secara resmi dalam dokumen perbaikan. Sementara itu,
Tidak ada komentar