PEKANBARU, — Polemik lahan di Kawasan Teknopolitan Pelalawan semakin memanas setelah Pemerintah Kabupaten Pelalawan menghentikan kegiatan operasional perkebunan di kawasan tersebut. Perintah itu dituangkan Bupati Pelalawan Zukri melalui surat tertanggal 7 September 2026 Nomor 180/SETDA/IX/2026/114 tentang Surat Perintah Penghentian Kegiatan Operasional Perkebunan di Kawasan Teknopolitan. (21/09)
Langkah Pemkab tersebut kini tidak hanya dipersoalkan dari sisi penghentian aktivitas di lapangan, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana pemerintah memperlakukan masyarakat yang memiliki sejarah penguasaan tanah di wilayah Langgam ketika berhadapan dengan klaim pemerintah atas lahan Teknopolitan.
Sejumlah masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Redaksi Mata X-POST mempertanyakan dasar hukum Pemkab Pelalawan menyatakan lahan tersebut sebagai aset daerah. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menunjukkan pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), tetapi juga membuka dokumen yang menjadi dasar perolehan tanah tersebut.
“Kalau Pemkab menyatakan tanah itu aset daerah, tentu harus bisa dijelaskan kapan tanah itu diperoleh, dari siapa, melalui mekanisme apa dan apa dokumen yang menjadi dasar perolehannya. Jangan hanya menunjukkan KIB,” kata masyarakat berinisial EM kepada Redaksi Mata X-POST.
Dalam surat tersebut, Pemkab Pelalawan menyebut kawasan Teknopolitan sebagai aset daerah yang tercatat dalam KIB dengan kode 131010202002 dan disebut telah terdaftar sejak 2015. Klaim inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam polemik tersebut.
Sebab ketika pemerintah menyatakan sebuah hamparan tanah sebagai aset daerah, pertanyaan masyarakat tidak berhenti pada pencatatan dalam KIB. Pertanyaan berikutnya adalah: kapan dan berdasarkan dokumen apa Pemerintah Kabupaten Pelalawan secara sah memperoleh dan menguasai tanah tersebut sebagai aset daerah?
Menurut EM, masyarakat juga membutuhkan kejelasan mengenai proses perolehan tanah tersebut.
“Kalau memang sudah menjadi aset Pemkab sejak 2015, kami ingin tahu dokumen perolehannya. Apakah ada jual beli, pelepasan hak, ganti rugi, penyerahan atau mekanisme lainnya? Kalau ada, tunjukkan dokumennya,” ujarnya.
Masyarakat mempertanyakan apa alas hak atau dokumen kepemilikan yang menjadi dasar Pemkab Pelalawan menyatakan tanah tersebut sebagai aset daerah. Jika telah bersertifikat, publik meminta dijelaskan nomor sertifikat, luas bidang dan atas nama pemegang hak.
Pertanyaan berikutnya menyangkut proses penyelesaian hak atau ganti rugi terhadap masyarakat yang menguasai atau mengklaim memiliki tanah di kawasan tersebut. Kapan proses itu dilakukan, berapa luas tanah yang telah diselesaikan dan berapa nilai ganti rugi yang telah dibayarkan?
“Kalau ada masyarakat yang tanahnya masuk kawasan dan kemudian tanah itu dinyatakan menjadi aset pemerintah, tentu harus jelas kapan hak masyarakat diselesaikan. Jangan sampai masyarakat diminta membuktikan kepemilikannya, sementara pemerintah tidak membuka dokumen bagaimana tanah itu diperoleh,” kata EM.
Pemkab Pelalawan mengaitkan Kawasan Teknopolitan dengan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 1/1/PKH/D/2015 mengenai pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan Kawasan Teknopolitan atas nama Bupati Pelalawan.
Dari sini masyarakat mempertanyakan kedudukan dokumen tersebut. Apakah SK Kepala BKPM Nomor 1/1/PKH/D/2015 merupakan dasar pelepasan kawasan hutan saja, atau terdapat pula dokumen lain yang menjadi dasar perolehan hak atas setiap bidang tanah yang kini diklaim sebagai aset Pemerintah Kabupaten Pelalawan?
“Kalau SK BKPM itu yang dijadikan dasar, masyarakat ingin tahu apakah SK tersebut memang merupakan bukti hak atas tanah atau masih ada dokumen lain setelah pelepasan kawasan hutan. Kalau ada dokumen lanjutannya, ya buka kepada masyarakat,” kata EM.
Jika terdapat tahapan lain setelah pelepasan kawasan hutan, masyarakat meminta Pemkab menunjukkan dokumen tersebut. Termasuk apabila terdapat proses pelepasan hak, pengadaan tanah, penyerahan, hibah, berita acara, pembayaran ganti rugi, sertifikat, peta bidang, daftar nominatif atau dokumen lain yang menghubungkan tanah tersebut secara langsung dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Tidak ada komentar