PEKANBARU, – Persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Marjani, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (22/9/2026), kembali membuka sejumlah fakta mengenai pergerakan uang, hubungan antarorang, kewenangan dan keputusan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Empat pejabat Pemprov Riau dihadirkan sebagai saksi, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Biro Hukum yang juga mantan Pelaksana
Tugas Inspektur Riau Yan Darmadi, mantan Plt Sekdaprov Riau Taufiq Oesman Hamid, serta Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Indra Rosyadi.
Keterangan para saksi menempatkan sedikitnya dua aliran uang dengan nilai berbeda sebagai bagian yang perlu diperhatikan, yakni Rp150 juta yang disebut berkaitan dengan Pangdam dan Rp300 juta yang kemudian muncul dalam kaitannya dengan persoalan Riau Tower yang diperiksa Polda Riau dan renovasi rumah dinas Kapolda Riau.
Keterangan mengenai Rp150 juta disampaikan Yan Darmadi. Ia menerangkan bahwa pada 5 November 2025, NA ajudan Pangdam, datang ke Inspektorat Riau membawa sebuah goodie bag. Kedatangannya disebut untuk mengembalikan uang yang sebelumnya diterima dari Marjani.
Dalam persidangan, Yan menyebut NA menyampaikan bahwa uang tersebut berasal dari Marjani. Sebelumnya, uang disebut diserahkan Marjani di area parkir kantor Pangdam. Marjani disebut mengatakan uang tersebut merupakan “titipan Abdul Wahid untuk Pangdam”.
Tujuan uang itu, menurut keterangan yang muncul di persidangan, berkaitan dengan biaya operasional perjalanan ke Malaysia. Namun pemberian tersebut disebut ditolak Pangdam. Uang kemudian diminta untuk dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Riau.
Karena Marjani tidak dapat dihubungi, NA membawa goodie bag tersebut ke Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Riau. Ketika diterima, goodie bag masih dalam keadaan tertutup.
Yan bersama sejumlah pejabat Inspektorat dan perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri kemudian membuka dan memeriksa isinya. Setelah dihitung, jumlah uang tersebut Rp150 juta.
Peristiwa itu memiliki rentang waktu yang berdekatan dengan keterangan lain yang muncul dalam persidangan. Pada 2 November 2025, dalam persidangan perkara Abdul Wahid sebelumnya, terdapat keterangan mengenai kebutuhan dana untuk perjalanan ke Malaysia.
Fakta waktunya berdekatan dengan pengembalian Rp150 juta tersebut, tetapi apakah keduanya berkaitan merupakan persoalan yang harus dilihat dari bukti dan keterangan lain.
Simpul kedua muncul dalam perkara Rp300 juta.
Dalam persidangan perkara Abdul Wahid pada 20 Mei 2026, saksi Thomas Larfo Dimeira mengungkap adanya permintaan Rp300 juta yang disebut untuk perbaikan rumah dinas Kapolda Riau.
Thomas menerangkan permintaan tersebut berasal dari SF Hariyanto. Ia kemudian menghubungi M Arief Setiawan.
Uang disiapkan dalam sebuah goodie bag. Thomas menyebut uang itu kemudian dibawa ke Hotel Pangeran Pekanbaru. Di sana, menurut keterangannya, terdapat Kapolda Riau, SF Hariyanto, Arief Setiawan dan pihak swasta bernama Puji.
Namun keterangan tersebut tidak sepenuhnya sama dengan keterangan M Arief Setiawan. Arief menyebut uang diserahkan di kediaman SF Hariyanto, bukan di Hotel Pangeran.
Perbedaan lokasi bukan satu-satunya persoalan. Keterangan mengenai tujuan uang juga berbeda. Thomas menyebut Rp300 juta berkaitan dengan perbaikan rumah dinas Kapolda Riau.
Sementara Arief menyebut uang tersebut berkaitan dengan “pengurusan persoalan Riau Tower” yang sedang diperiksa Polda Riau.
Perbedaan inilah yang membuat asal-usul dan tujuan Rp300 juta menjadi penting untuk diurai. Sebab, apabila benar uang tersebut tidak disiapkan untuk renovasi rumah dinas Kapolda Riau sebagaimana keterangan awal, melainkan berkaitan dengan “pengurusan” persoalan Riau Tower yang sedang diperiksa Polda Riau, maka muncul dugaan adanya upaya suap atau pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi proses penanganan perkara.
Tidak ada komentar