JAKARTA,- Perpindahan Irjen Pol Asep Safrudin dari Kapolda Kepulauan Riau ke posisi Kabareskrim Polri membawa rekam jejak yang tidak dimulai ketika ia duduk di kursi Kapolda. Jauh sebelumnya, Asep sudah memiliki hubungan panjang dengan wilayah Kepri.
Ia pernah menjabat Kapolresta Barelang, kemudian dipercaya sebagai Wakapolda Kepri sejak 2023, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Kapolda Kepri pada Februari 2025. (03/10)
Kepri dengan karakter geografis kepulauan dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional menjadi wilayah yang sejak lama menghadapi persoalan kejahatan lintas batas, termasuk narkotika.
Saat masih menjabat Wakapolda Kepri, Asep sudah tampil langsung dalam penanganan perkara narkotika. Pada Juni 2024, misalnya, ia memimpin konferensi pers pengungkapan enam kasus narkotika dengan 14 tersangka di wilayah hukum Polda Kepri.
Pengungkapan tersebut disertai pemusnahan barang bukti dan menjadi bagian dari upaya Polda Kepri dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Namun, catatan penegakan hukum di Kepri tidak hanya berbicara mengenai keberhasilan menangkap jaringan di luar institusi. Justru pada periode ketika Asep masih berada dalam struktur pimpinan Polda Kepri, muncul perkara besar yang mengguncang internal Polresta Barelang.
Sejumlah personel Satresnarkoba terseret perkara penyisihan barang bukti narkotika. Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi proses pidana terhadap 10 mantan anggota polisi dan dua terdakwa sipil.
Di antara personel yang terseret terdapat mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda dan mantan Kanit I Satresnarkoba Iptu Shigit Sarwo Edhi.
Perkara itu bukan pelanggaran administratif biasa. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Satria Nanda dan Shigit Sarwo Edhi.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau kemudian memperberat hukuman keduanya menjadi pidana mati. Delapan mantan anggota Satresnarkoba lainnya masing-masing dijatuhi pidana seumur hidup.
Secara etik, proses terhadap Satria Nanda juga berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat. Pada Januari 2026, Divisi Propam Mabes Polri menolak banding atas sanksi PTDH tersebut dan status Satria Nanda dinyatakan resmi tidak lagi menjadi anggota Polri.
Kasus tersebut memberikan sisi lain dari perang narkotika di Kepri. Barang bukti yang seharusnya menjadi dasar pembuktian perkara justru menjadi bagian dari perkara pidana yang menyeret aparat penegak hukum sendiri.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemberantasan narkotika tidak cukup hanya menghitung jumlah pengungkapan dan besarnya barang bukti. Integritas aparat yang menangani barang bukti, penyidikan dan jaringan perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Setelah kemudian dipercaya menjadi Kapolda Kepri pada Februari 2025, Asep memimpin institusi yang menghadapi dua medan sekaligus: menekan jaringan narkotika di luar institusi dan memastikan aparat yang menyimpang tidak menjadi mata rantai baru dalam peredaran gelap tersebut.
Dalam rilis akhir tahun 2025, Ditresnarkoba Polda Kepri dan jajaran mencatat 549 kasus narkotika dengan 757 tersangka. Barang bukti yang diamankan mencapai 168,2 kilogram sabu dan 78.286 butir ekstasi.
Salah satu perkara menonjol adalah pengungkapan jaringan internasional di perairan Karimun dengan sekitar 104,7 kilogram sabu dan 28 tersangka lintas negara.
Salah satu penindakan terbesar terjadi pada Mei 2025 melalui operasi gabungan yang menggagalkan penyelundupan lebih dari dua ton sabu dari kapal Sea Dragon Tarawa di wilayah perairan Kepri.
Polda Kepri menjadi salah satu unsur dalam operasi bersama BNN, Bea Cukai, TNI AL dan institusi penegak hukum lainnya. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari rekam kerja institusi di bawah kepemimpinan Asep, tetapi tetap merupakan hasil sinergi lintas lembaga.
Memasuki 2026, isu narkotika lintas negara kembali mempertemukan Asep dengan Suyudi Ario Seto. Pada 16 Januari, Kepala BNN RI Suyudi mendatangi Mapolda Kepri dan bertemu Asep untuk membahas penguatan sinergi menghadapi ancaman narkotika lintas negara.
Sehari kemudian, 17 Januari, Suyudi memberikan arahan kepada jajaran BNN di Kepri agar meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini dan kolaborasi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

































































































Tidak ada komentar