PEKANBARU,- Rencana pembangunan gedung kembar atau *Twin Towers* di kawasan perkantoran terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada 2027 menyisakan pertanyaan serius.
Apakah proyek tersebut akan menggunakan dokumen *Detail Engineering Design* (DED) Tower Riau senilai sekitar Rp8,4 miliar yang sebelumnya menjadi objek penyelidikan Polda Riau, atau justru menyusun perencanaan baru? (11/11)
Pertanyaan ini mengemuka setelah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan penganggaran Twin Towers dalam APBD 2027.
“Belum-belum,” jawab Syahrial, sebagaimana diberitakan salah satu media daring lokal, Selasa (10/11/2026).
Sebelumnya, pembangunan dua menara di Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, dirancang dengan konsep gedung masing-masing 12 lantai dan tujuh lantai yang dihubungkan *skybridge* sepanjang 65 meter.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat perkantoran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, di balik rencana pembangunan itu, terdapat persoalan perencanaan lama yang belum memperoleh penjelasan terbuka. Proyek DED Tower Riau senilai sekitar Rp8,4 miliar masih menjadi perhatian Polda Riau.
Bahkan, persoalan tersebut turut mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Dalam persidangan, saksi Thomas Larfo Dimeira memberikan keterangan mengenai dugaan pengumpulan dana sekitar Rp300 juta yang disebut berkaitan dengan rehabilitasi rumah dinas Kapolda Riau.
Sementara itu, berdasarkan pemberitaan mengenai keterangan di persidangan, mantan Kadis PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, menjelaskan bahwa uang tersebut berkaitan dengan upaya mengurus perkara proyek DED Tower Riau yang sedang ditangani Polda Riau.
Perbedaan keterangan mengenai tujuan dana tersebut menjadi persoalan yang patut ditelusuri. Ketika Polda Riau membantah uang 300 juta digunakan untuk rehab rumah dinas Kapolda Riau, maka relevansi keterangan Mantan Kadis PUPR Arif Setyawan patut di cermati.
Kebenaran aliran dana, tujuan penggunaannya, serta kaitannya dengan penanganan perkara DED harus diuji melalui proses hukum dan diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait.
Hingga kini, publik masih membutuhkan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan persoalan DED Tower Riau tersebut.
Jangan sampai proyek perencanaan bernilai miliaran rupiah itu terus menjadi tanda tanya tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
Kini, ketika rencana Twin Towers kembali diwacanakan untuk 2027, Pemprov Riau harus menjawab secara terbuka: apakah pembangunan tersebut akan menggunakan DED lama yang pernah menjadi objek penyelidikan Polda Riau atau menganggarkan perencanaan baru?
Jika menggunakan DED lama, bagaimana kepastian kelayakan teknis dan status hasil pekerjaannya? Jika menggunakan DED baru, mengapa perencanaan sebelumnya tidak dimanfaatkan dan berapa lagi anggaran yang harus dikeluarkan?
Sebagian publik menilai, persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Pemprov Riau melalui Syahrial Abdi dan Dinas PUPR-PKPP perlu memberikan penjelasan mengenai kelanjutan perencanaan Twin Towers.
Polda Riau juga perlu menyampaikan perkembangan penanganan perkara DED tersebut, termasuk tindak lanjut atas keterangan yang muncul dalam persidangan.
Sebelum Twin Towers dibangun menggunakan uang rakyat, publik berhak mengetahui bagaimana nasib dan pertanggungjawaban perencanaan sebelumnya.
Jangan sampai Twin Towers menjadi simbol kemegahan di atas persoalan lama yang belum memperoleh kejelasan. Sebab, setinggi apa pun gedung dibangun, persoalan pertanggungjawaban anggaran tidak boleh tertinggal di bawah fondasinya.
Tidak ada komentar