SIAK ,- Alarm kemanusiaan dan Keadilan berbunyi kencang di kabupaten siak, sepuluh hari ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan dihentikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Perubahan status perkara kecelakaan maut Perawang dalam rentang waktu singkat itu memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi, ketelitian penerapan hukum, dan akuntabilitas penegakan hukum di Kabupaten Siak. (10/11)
Perkara yang melibatkan Dk alias Dedi Boxer (49), bukan perkara yang berakhir tanpa korban jiwa. Kecelakaan di Jalan Raya Kilometer 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, pada 28 Oktober 2026, melibatkan sebuah Toyota Land Cruiser BM 151 AK dan tiga sepeda motor. Seorang pelajar berusia 16 tahun, Alwi Mufid, meninggal dunia, sementara sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka.
Debox kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Namun, arah penanganan perkara berubah setelah penyidik Polres Siak menempuh mekanisme RJ.
Berdasarkan keterangan resmi Polres Siak pada Selasa (10/11/2026), dikutip dari catatanriau.com gelar perkara khusus dilaksanakan pada Senin, 9 November 2026. Penyidikan kemudian dihentikan setelah permohonan RJ memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Siak Nomor 27/Pen.RJ/2026/PN Siak.
Rentang waktu tersebut menjadi salah satu titik yang patut mendapat penjelasan. Bukan karena penyelesaian perkara yang cepat otomatis melanggar hukum, melainkan karena penghentian penyidikan dalam perkara yang merenggut nyawa seseorang harus memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang terpenuhi, serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apa yang sebenarnya terjadi sejak penetapan tersangka hingga penghentian penyidikan? Kapan kesepakatan perdamaian dicapai? Bagaimana penyidik memastikan bahwa persyaratan RJ telah terpenuhi?
Apa saja fakta dan bukti yang dibahas dalam gelar perkara khusus? Dan bagaimana seluruh proses itu dinilai memenuhi ketentuan KUHAP?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab oleh institusi yang menangani perkara, bukan dibiarkan berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Persoalan tidak berhenti pada penghentian penyidikan. Sikap komunikasi Polres Siak juga menjadi sorotan karena masyarakat dan media membutuhkan penjelasan langsung mengenai dasar hukum keputusan tersebut.
Di tengah polemik yang berkembang, belum terlihat konferensi pers khusus yang menguraikan secara menyeluruh pertimbangan hukum penghentian penyidikan.
Penjelasan langsung dari aparat yang berwenang juga belum diperoleh secara memadai untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Mengapa perkara yang sebelumnya berujung pada penetapan tersangka dan penahanan kemudian dihentikan melalui RJ? Apa dasar penerapan ketentuan tersebut terhadap kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Bagaimana penyidik memastikan tidak ada persyaratan hukum yang terlewat?
Keterbukaan dalam perkara ini bukan tuntutan agar seluruh dokumen penyidikan dibuka tanpa batas. Informasi yang dilindungi undang-undang tetap harus dijaga.
Namun, dasar hukum keputusan yang telah diumumkan secara resmi patut dijelaskan kepada publik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Diamnya pejabat bukan bukti bahwa telah terjadi pelanggaran. Akan tetapi, ketiadaan penjelasan yang memadai dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat, terlebih ketika perkara menyangkut hilangnya nyawa seorang pelajar.
Polres Siak tidak cukup hanya menyampaikan bahwa perkara telah selesai melalui RJ. Masyarakat membutuhkan penjelasan tentang bagaimana keputusan itu diambil, ketentuan apa yang diterapkan, dan mengapa penghentian penyidikan dinilai sah menurut hukum.
Inilah alarm bahaya bagi penegakan hukum di Kabupaten Siak: bukan karena pelanggaran telah terbukti, melainkan karena keputusan yang sangat penting bagi kepercayaan publik belum disertai penjelasan hukum yang memadai.
Persoalan paling mendasar dalam perkara ini terletak pada penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 80 KUHAP mengatur syarat perkara yang dapat dikenai mekanisme keadilan restoratif. Sementara itu, Pasal 82 mengatur kategori tindak pidana yang dikecualikan dari mekanisme tersebut. Kedua pasal itu harus dibaca secara utuh, bukan hanya mengambil ketentuan yang mendukung penyelesaian perkara.
Pasal 82 huruf e mengecualikan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Namun, huruf f secara tersendiri mengecualikan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Tidak ada komentar