.
PEKANBARU,- Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar di sejumlah SPBU Kota Pekanbaru yang terjadi hampir setiap hari mendapat sorotan keras dari Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima Persis) Riau. (15/09)
Antrean yang mengular sejak pagi hingga malam, bahkan membuat sebagian pengemudi harus bertahan hingga berjam-jam dan tidak jarang pulang tanpa mendapatkan solar, dinilai sebagai persoalan serius yang tidak boleh terus dianggap sebagai sesuatu yang normal.
Ketua Umum PW Hima Persis Riau Melalui Kabid Politik dan Kebijakan Publik, Surya Maryuda, mendesak Pertamina segera turun langsung ke lapangan dan membuka persoalan yang sebenarnya terjadi di balik panjangnya antrean solar di Pekanbaru.
“Ini bukan lagi antrean biasa. Kalau setiap hari truk mengular, dari pagi sampai malam, bahkan ada yang mengantre lama tetapi tidak mendapatkan solar, maka ada persoalan yang harus dijelaskan. Pertamina jangan tutup mata dan jangan membiarkan masyarakat terus mencari jawaban sendiri,” tegas Yudha, Selasa (15/9/2026).
Menurut Yudha, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai kondisi pasokan dan distribusi solar. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui tata kelola dan pengawasan justru dibiarkan menjadi beban masyarakat.
“Pertamina harus menjelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah persoalannya pasokan, distribusi, kuota, atau ada persoalan lain? Jangan biarkan publik hanya disuguhi antrean tanpa penjelasan,” ujarnya.
PW Hima Persis Riau juga menilai antrean yang berlangsung berulang kali menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap mekanisme penyaluran BBM, khususnya solar.
Pertamina bersama pemerintah daerah dan instansi pengawas diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melakukan pengecekan ke lapangan.
Yudha menyebut kondisi tersebut semakin ironis mengingat Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi.
“Kita hidup di daerah yang dikenal kaya sumber daya alam, tetapi masyarakat justru harus berjibaku berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar. Ini ironi. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya menjadi cerita besar, sementara urusan BBM saja masyarakat dibuat kesulitan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai antrean kendaraan, tetapi menyangkut pelayanan publik, distribusi energi, aktivitas ekonomi masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan BBM.
Pengemudi truk yang menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU tentu ikut menanggung kerugian. Waktu terbuang, aktivitas distribusi terganggu, dan apabila antrean sampai memenuhi badan jalan, masyarakat pengguna jalan lainnya juga ikut terdampak.
“Jangan normalisasi sesuatu yang sebenarnya bermasalah. Antrean panjang setiap hari bukan pemandangan yang harus kita terima begitu saja. Kalau terus terjadi, berarti ada sistem yang harus dievaluasi,” tegas Yudha.
PW Hima Persis Riau mendesak Pertamina untuk segera melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan serta distribusi solar di Pekanbaru. Jika ditemukan persoalan dalam rantai distribusi, pengawasan, maupun pelayanan di lapangan, maka harus segera diperbaiki.
PW Hima Persis Riau juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar menjadi penonton. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dan melakukan koordinasi dengan Pertamina apabila terjadi persoalan distribusi BBM.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya ramai ketika masyarakat mengeluh, lalu kembali hilang tanpa solusi. Pertamina dan pemerintah harus hadir, periksa lapangan, buka persoalannya kepada publik, dan berikan solusi yang nyata,” pungkas Yudha.
PW Hima Persis Riau menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari persoalan yang tidak kunjung mendapatkan kejelasan.
“Riau bukan daerah yang pantas dipaksa terbiasa dengan kelangkaan dan antrean. Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar alasan. Pertamina harus bekerja dan pemerintah harus memastikan persoalan ini selesai,” tutupnya.
.
.
Tidak ada komentar