Mataxpost | Riau ,- Ketentuan mengenai Kawasan Teknopolitan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018–2038 menjadi objek Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung Republik Indonesia.(13/08)
Permohonan diajukan Muhammad Rinaldo melalui kuasa hukumnya, Aditya Bagus Santoso, S.H., M.H. Perkara tersebut terdaftar dengan Nomor 13 P/HUM/2026.
Berdasarkan surat Mahkamah Agung RI tertanggal 10 Februari 2026, permohonan tersebut telah diregistrasi pada 2 Februari 2026 setelah berkas diterima dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
Norma yang diuji adalah Pasal 1 angka 49 dan Pasal 40 ayat (2) huruf j Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018.
Kedua norma tersebut diuji terhadap sejumlah peraturan yang lebih tinggi, antara lain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 26 Tahun 2008 jo. PP Nomor 13 Tahun 2017, PP Nomor 15 Tahun 2010, serta PP Nomor 21 Tahun 2021.
Pemohon mendalilkan ketentuan mengenai Kawasan Teknopolitan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perkara ini bukan sekadar soal istilah atau nomenklatur, melainkan menyentuh dasar normatif pengaturan Kawasan Teknopolitan dalam RTRW Provinsi Riau.
Persoalan ini memiliki kaitan langsung dengan Kawasan Teknopolitan Pelalawan di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Kawasan tersebut telah diatur melalui Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Teknopolitan, dengan luas sekitar 3.748 hektare.
Perda Kabupaten Pelalawan tersebut juga mencantumkan Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 sebagai salah satu dasar hukum. Hubungan antara RTRW Provinsi Riau dan kebijakan Teknopolitan Pelalawan karena itu menjadi bagian penting untuk ditelusuri.
Namun persoalannya tidak berhenti pada tata ruang. Status dan riwayat hak atas tanah masyarakat juga dipertanyakan.
Masyarakat yang mengklaim memiliki atau menguasai lahan di kawasan tersebut mempertanyakan dasar hukum pemerintah apabila tanah mereka kemudian dimasukkan ke dalam kawasan atau digunakan untuk kepentingan kawasan.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah pernah terjadi peralihan hak yang sah dari masyarakat kepada pemerintah atas bidang-bidang tanah tersebut?
Persoalan ini juga bukan isu yang baru muncul. Sebelumnya, redaksi Mataxpost telah memberitakan bahwa Bupati Pelalawan Zukri dilaporkan kepada Polda Riau terkait dugaan keterangan palsu dan dugaan penggunaan surat palsu yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Laporan yang masih bergulir ditingkat penyelidikan Polda Riau tersebut menambah perhatian terhadap persoalan asal-usul penguasaan, dasar hukum, serta keabsahan dokumen yang berkaitan dengan lahan yang dipersoalkan.
Jika memang pernah terjadi peralihan hak dari masyarakat, dokumennya harus dapat ditunjukkan. Harus jelas kapan peralihan terjadi, kepada siapa hak dialihkan, berdasarkan dokumen apa, dan melalui mekanisme hukum apa.
Tidak ada komentar