PEKANBARU,- Karhutla Riau 2026 mulai memperlihatkan wajah lain yang jarang dihitung secara bersamaan: risiko fiskal negara yang membesar ketika kebakaran meluas, sementara sebagian areal terbakar berada di kawasan konsesi perusahaan.
Bahan Manajemen Risiko Fiskal Karhutla Riau 2026 mencatat 15.738,92 hektare areal terbakar dan 4.492 titik panas, dengan sekitar 74 persen berada pada ekosistem gambut. Dari angka tersebut, sekitar 572 hektare kebakaran pada Agustus 2026 tercatat berada di lima kawasan konsesi, masing-masing PT TSM sekitar 391 hektare, PT RAPP 83 hektare, PT Arara Abadi 68 hektare, PT SLS 18 hektare dan PT TKWL 12 hektare. (21/09)
Temuan tersebut menempatkan karhutla bukan hanya sebagai persoalan lingkungan dan bencana asap, tetapi juga sebagai persoalan manajemen risiko keuangan negara dan daerah. Ketika pemerintah mengerahkan anggaran, personel, pesawat, kendaraan, peralatan pemadaman dan fasilitas kesehatan untuk menangani dampak kebakaran, biaya tersebut pada akhirnya bersumber dari keuangan publik.
Bahan tersebut juga mengutip estimasi CELIOS mengenai potensi kerugian ekonomi nasional akibat karhutla sebesar Rp123,1 triliun, sementara potensi biaya kesehatan akibat ISPA di Riau diperkirakan mencapai Rp10,31 triliun.
Dengan demikian, beban fiskal karhutla tidak berhenti pada biaya operasi pemadaman. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi, pariwisata, perdagangan dan restoran dapat menekan penerimaan daerah, sementara meningkatnya gangguan kesehatan berpotensi menambah kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan.
Persoalan menjadi semakin serius ketika kebakaran terjadi di kawasan konsesi. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai batas antara biaya penanganan yang memang menjadi kewajiban negara dalam menghadapi bencana dan biaya yang semestinya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pemegang izin apabila hasil pemeriksaan resmi menemukan adanya pelanggaran.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tanggung jawab pemegang hak atau izin terkait kebakaran hutan di areal kerjanya. Namun, keberadaan titik panas atau areal terbakar di dalam konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan melakukan pembakaran.
Penentuan tanggung jawab tetap membutuhkan verifikasi dan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan lapangan, kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran, ketersediaan sarana dan prasarana, serta bukti mengenai ada atau tidaknya pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Karena itu, persoalan yang perlu dibuka bukan sekadar berapa luas lahan yang terbakar, tetapi juga berapa kawasan konsesi yang telah diperiksa, berapa perusahaan yang dinyatakan melanggar, sanksi apa yang telah dijatuhkan, serta bagaimana kewajiban pemulihan dan pertanggungjawaban atas dampak kebakaran dijalankan.
Regulasi lingkungan hidup menyediakan instrumen pengawasan dan sanksi administratif. Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 mengatur berbagai bentuk sanksi, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah dan denda administratif hingga pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha maupun persetujuan pemerintah, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan.
Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah negara memiliki instrumen hukum, tetapi sejauh mana instrumen tersebut diterapkan ketika pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran.
Tidak ada komentar