SIAK,— Malang nian nasibmu, Dek Sifa. Di saat korban kecelakaan maut di Perawang masih berjuang menjalani pemulihan dan keluarga lainnya harus menerima kenyataan kehilangan orang yang mereka cintai, kini muncul dugaan tekanan yang membuat situasi semakin memilukan. Ayah korban diduga menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal sekitar pukul 00.00 WIB, Minggu dini hari (1/11/2026).
Satu nyawa telah melayang. Empat korban lainnya mengalami luka-luka. Keluarga yang seharusnya mendapat dukungan justru dihadapkan pada informasi dugaan ancaman penghentian biaya pengobatan apabila tidak bersedia berdamai.
Lima korban dalam kecelakaan maut tersebut adalah:
– Alwi Mufid (16) — meninggal dunia.
– Asyifa Irawan (16) — mengalami luka berat.
– Bunga Okta Hara (16) — mengalami luka berat.
– Satria Sarisky (16) — mengalami luka ringan.
– Ikhsan Isma (16) — mengalami luka ringan.
Salah satu pesan WhatsApp yang beredar berbunyi, “Kalau keluarga tidak damai, pengobatan Sifa mereka angkat tangan.” Pesan lainnya menyebutkan bahwa biaya pengobatan tidak akan dibayarkan apabila keluarga tidak bersedia berdamai.
Kebenaran pesan, identitas pengirim, dan konteks pernyataan tersebut masih perlu ditelusuri. Namun, jika dugaan itu benar, persoalannya sangat serius: mengapa biaya pengobatan sampai dikaitkan dengan kesediaan keluarga untuk berdamai?
Kecelakaan maut tersebut terjadi pada Rabu, 28 Oktober 2026, sekitar pukul 15.30 WIB, di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Insiden yang melibatkan satu unit Toyota Land Cruiser dan tiga sepeda motor itu mengakibatkan Alwi Mufid (16) meninggal dunia, sementara empat korban lainnya mengalami luka-luka.
Lantas, di mana kepedulian Pemkab Siak dan DPRD Siak?
Bupati Siak Afni dan jajaran terkait diharapkan segera memastikan keluarga korban memperoleh pendampingan serta akses bantuan pengobatan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Siak juga diminta menjalankan fungsi pengawasannya agar persoalan ini mendapat perhatian serius.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri dugaan ancaman tersebut, termasuk memeriksa pesan yang diterima keluarga dan memastikan identitas pengirimnya. Jika ditemukan bukti adanya intimidasi, dugaan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai hukum.
Perlu dipahami, perdamaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pemberian bantuan kepada ahli waris korban meninggal dunia tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
Keluarga korban sedang menghadapi duka dan kekhawatiran atas pemulihan korban yang terluka. Mereka membutuhkan kepastian, perlindungan, dan perhatian, bukan tambahan beban di tengah situasi sulit.
Publik kini menunggu sikap nyata Pemkab Siak dan DPRD Siak. Jangan sampai keluarga korban merasa harus memilih antara memperjuangkan keadilan dan memastikan biaya pengobatan tetap terpenuhi.
Catatan Redaksi: Informasi mengenai dugaan ancaman dan penghentian biaya pengobatan masih memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
.
Tidak ada komentar