Pekanbaru, Riau,- Sebuah berita opini yang dimuat media lokal merilis sebuah artikel yang bejudul “PT Agrinas Palma Nusantara sebagai Perpanjangan Tangan Negara, Pihak yang Melawan Keputusan Negara Harus Berhadapan dengan Hukum “,Pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara tepat. Negara memang memiliki kewenangan, tetapi kewenangan itu tidak pernah berdiri di atas konstitusi. (15/09)
Bahasa tersebut cenderung mengintimidasi bahkan dapat dipersepsikan sebagai ancaman terhadap rakyat, karena menyamakan penolakan terhadap keputusan negara dengan tindakan yang harus berhadapan dengan hukum, tanpa membedakan antara kritik, keberatan hukum, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.
Kalimat “pihak yang melawan keputusan negara harus berhadapan dengan hukum” menjadi problematis apabila dimaknai bahwa setiap bentuk penolakan adalah pelanggaran.
Padahal, dalam negara hukum, masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan, mengkritik, menyampaikan keberatan, menggunakan hak jawab, maupun menggugat keputusan pemerintah melalui mekanisme hukum.
Seseorang tidak dapat dikenai sanksi semata-mata karena tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Konsekuensi hukum harus didasarkan pada perbuatan konkret yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, keputusan pemerintah yang mengatasnamakan negara tetap harus tunduk pada hukum dan dapat dipertanyakan melalui mekanisme yang tersedia.
Pasal 33 ayat (3) juga menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh negara” tidak berarti setiap badan usaha yang menerima penugasan pengelolaan kemudian menjadi negara atau memiliki kewenangan tanpa batas.
Keputusan negara wajib memiliki dasar hukum, tetapi keputusan negara bukan berarti tidak boleh dikritik, dipertanyakan, diuji, atau digugat. Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga bukan hanya rakyat yang wajib tunduk pada hukum setiap pejabat dan badan usaha yang menjalankan kewenangan atas nama negara juga wajib tunduk pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Di sinilah posisi Agrinas harus ditempatkan secara jelas. Agrinas adalah badan usaha milik negara yang menjalankan penugasan tertentu. Agrinas bukan pemerintah, bukan lembaga penegak hukum, dan bukan pemegang kedaulatan negara.
Pejabat yang menjalankan Agrinas juga bukan orang yang bebas menentukan apa saja atas nama negara. Mereka menjalankan tugas dan kewenangan yang diberikan, tetapi tetap harus tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, setiap pengelolaan lahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengikuti prosedur yang berlaku, serta menghormati hak pihak-pihak yang berkepentingan.
Ketika masyarakat atau pihak perusahaan mempertanyakan status lahan dan dasar penguasaannya, jawaban yang dibutuhkan adalah kejelasan hukum, bukan pelabelan bahwa mereka sedang “melawan negara”.
Saat ini, yang paling penting bukan sekadar memperdebatkan siapa yang paling berhak menggunakan nama negara, melainkan membuka dan memeriksa kebijakan Agrinas secara menyeluruh, terutama kebijakan pengelolaan lahan yang dalam perkembangannya berkaitan dengan sengketa dan konflik berdarah di tengah masyarakat khususnya provinsi Riau.
.
Tidak ada komentar