.
PEKANBARU,- Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Forkopimda, serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi menghadapi periode puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau, Senin (7/9/2026).
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau. Gubernur Riau SF Hariyanto memimpin langsung pertemuan tersebut, didampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP dan Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum. Sejumlah peserta lainnya mengikuti rapat secara video conference.
Rapat memfokuskan pembahasan pada penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, serta kecepatan penanganan apabila terjadi kebakaran.
Perusahaan pemegang HGU dan PBPH didorong meningkatkan pengawasan di wilayah konsesi masing-masing sekaligus memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Keterlibatan aktif seluruh unsur dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas.
75 Ade Monchai“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur harus menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi dapat segera ditangani sebelum meluas,” tegas Pangdam.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta dunia usaha menyatukan langkah dalam memperkuat pengawasan wilayah dan mempercepat respons di lapangan.
Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan Karhutla di Riau berjalan secara terukur, terpadu, dan efektif, terutama selama periode yang rawan terhadap terjadinya kebakaran.
(Sumber: Pendam XIX/Tuanku Tambusai)
.
.
Tidak ada komentar