SIAK – Putusan Pengadilan Negeri Siak terhadap Bayu dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika pada 3 Agustus 2026 menuai sorotan dari tim penasihat hukum. Tim pembela menilai putusan tersebut belum mempertimbangkan seluruh fakta penting yang terungkap selama persidangan, termasuk argumentasi yuridis dalam nota pembelaan (pledoi), kajian akademik, serta relevansi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. (05/08)
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang diketuai Hari Rahmat, S.H., bersama hakim anggota Jona Agusmen, S.H. dan Hendrik Nainggolan, S.H., menyatakan Bayu tidak terbukti melakukan tindak pidana peredaran narkotika maupun permufakatan jahat sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum.
Namun, majelis menilai Bayu mengetahui bahwa barang yang dibawa Lasmi merupakan narkotika jenis sabu.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis menyatakan Bayu dengan sengaja dan tanpa hak memiliki atau menguasai narkotika sehingga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider.
Tim penasihat hukum menilai pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mendasar. Majelis menyatakan unsur peredaran narkotika dan permufakatan jahat tidak terbukti, tetapi pada saat yang sama menyimpulkan Bayu memiliki atau menguasai narkotika hanya berdasarkan pengetahuan terdakwa bahwa barang yang dibawa Lasmi merupakan sabu.
Menurut tim pembela, unsur “mengetahui” tidak serta-merta memenuhi unsur “memiliki” atau “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana.
Dalam doktrin hukum pidana, penguasaan tidak hanya mensyaratkan pengetahuan mengenai keberadaan suatu barang. Penegak hukum juga harus membuktikan adanya kekuasaan nyata (corpus possessionis) dan kehendak untuk menguasai (animus possidendi).
Tim penasihat hukum juga mengaitkan unsur memiliki dan menguasai dengan dalil dugaan penjebakan (entrapment) yang sejak awal mereka ajukan dalam persidangan.
Menurut mereka, jika rangkaian peristiwa sebelum penangkapan merupakan bagian dari skenario yang diduga telah dipersiapkan aparat penyidik, maka aparat tidak dapat menilai keberadaan narkotika di dalam kendaraan Bayu secara terpisah. Aparat harus melihatnya sebagai satu rangkaian peristiwa yang utuh.
Karena itu, tim pembela menilai majelis hakim seharusnya terlebih dahulu menguji secara komprehensif dalil dugaan entrapment sebelum menyatakan unsur memiliki atau menguasai telah terpenuhi.
Dalam pledoi, penasihat hukum menjelaskan bahwa keberadaan barang bukti di dalam kendaraan yang dikendarai Bayu tidak otomatis membuktikan unsur memiliki atau menguasai.
Menurut mereka, majelis seharusnya menilai hubungan hukum antara terdakwa dan barang bukti berdasarkan seluruh alat bukti, keterangan saksi, serta fakta yang terungkap selama persidangan.
Kronologi Penangkapan
Persidangan juga mengungkap sejumlah fakta yang menurut tim pembela belum memperoleh pertimbangan secara proporsional. Salah satunya berkaitan dengan kronologi penangkapan yang mereka nilai berbeda dari konstruksi perkara yang dibangun penyidik.
Berdasarkan fakta persidangan, aparat terlebih dahulu mengamankan Lasmi sekitar pukul 16.00 WIB. Aparat kemudian membawa Lasmi menuju lokasi tempat Bayu bekerja. Setelah berada di lokasi tersebut selama sekitar dua jam, aparat baru mengamankan Bayu sekitar pukul 17.45 hingga 18.00 WIB.
Tim pembela juga mempertanyakan langkah penyidik yang tidak mengembangkan informasi mengenai pihak lain yang dalam persidangan disebut sebagai sumber narkotika.
Menurut mereka, jika penyidik telah memperoleh informasi mengenai asal-usul barang tersebut, penyidik seharusnya mengembangkan informasi itu untuk mengungkap jaringan peredaran secara lebih utuh, bukan berhenti pada penangkapan Bayu dan Lasmi.
Selain itu, tim penasihat hukum mengajukan dalil dugaan penjebakan (entrapment) selama persidangan. Mereka menilai rangkaian peristiwa tersebut perlu diuji lebih lanjut karena diduga melibatkan aparat yang memanfaatkan Lasmi untuk menghubungi Bayu sebelum penangkapan.
Tim hukum menyebut dalil tersebut telah menjadi bagian dari pembelaan sejak persidangan berlangsung. Namun, mereka menilai putusan majelis belum memberikan analisis dan pertimbangan hukum yang memadai terhadap dalil tersebut.
Kajian Akademik dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010
Dalam nota pembelaan, tim penasihat hukum juga mengajukan kajian akademik mengenai teori pembuktian dalam perkara narkotika, konsep penguasaan (possession), asas in dubio pro reo, serta prinsip bahwa setiap keraguan dalam pembuktian harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa.
Tidak ada komentar