PEKANBARU,- Dugaan korupsi di tubuh PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah atau BRK Syariah kembali menjadi sorotan. Nilainya bukan kecil. Kejaksaan Tinggi Riau mencatat perkara “Korupsi Bank Riau Kepri Syariah (Penyimpangan Pemberian Income Smoothing)”, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan pembiayaan bank, mulai dari analisis pembiayaan, legalitas agunan, penggunaan dana, penyelesaian pembiayaan hingga pengelolaan klaim asuransi. (18/09)
Dalam periode kepengurusan yang berkaitan dengan rangkaian persoalan tersebut, nama Andi Buchari sebagai Direktur Utama, Said Syamsuri sebagai Direktur Operasional, Tengkoe Irawan sebagai Direktur Pembiayaan, M.A. Suharto sebagai Direktur Dana dan Jasa, serta Fajar Restu Febriansyah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko tercatat dalam struktur pengelolaan BRK Syariah.
Pertanyaan publik pun mengarah pada satu hal: sejauh mana jajaran manajemen dan organ pengawasan bank menjalankan fungsi pengendalian terhadap keputusan-keputusan yang kemudian menjadi objek pemeriksaan BPK maupun penanganan aparat penegak hukum?
Dalam Laporan Tahunan Kejati Riau Tahun 2023, perkara tersebut tercatat sebagai “Korupsi Bank Riau Kepri Syariah (Penyimpangan Pemberian Income Smoothing)”. Dokumen resmi Kejati Riau menyebut perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada September 2023 terkait dugaan pemberian Special Nisbah atau Income Smoothing yang tidak sesuai prosedur.
Kejati Riau menyebut dugaan pelanggaran berkaitan dengan penempatan dana deposito syariah pada BRK Syariah sebesar Rp15.697.002.063.789 pada periode 2022–2023.
Perkara itu ditindaklanjuti melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-05/L.4/Fd.1/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan kemudian ditingkatkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-08/L.4/Fd.1/09/2023 tanggal 13 September 2023.
Konstruksi perkara yang dicatat Kejati Riau berkaitan dengan dugaan pemberian Special Nisbah atau Income Smoothing yang tidak sesuai prosedur.
Besarnya nilai penempatan deposito tersebut membuat publik berkepentingan mengetahui bagaimana skema Special Nisbah berjalan, siapa yang memiliki kewenangan mengusulkan dan menyetujui, siapa yang menerima manfaat, apa dasar kebijakannya serta bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil dilakukan.
Nama Syahrial Abdi, Rita Anugrah dan Roy Prakoso juga pernah muncul dalam pemeriksaan terkait perkara tersebut. Status diperiksa berbeda dengan status tersangka atau terdakwa, namun keterlibatan nama-nama tersebut dalam rangkaian pemeriksaan menjadi bagian yang perlu ditelusuri berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing.
Belum selesai persoalan Income Smoothing, BPK melalui LHP Nomor 37/LHP/XVIII.PEK/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 menemukan sederet persoalan dalam pengelolaan pembiayaan BRK Syariah untuk periode Triwulan III 2022 sampai Triwulan III 2024.
Pemeriksaan mencakup enam kelompok objek, yakni kebijakan internal pembiayaan, pembiayaan Agribisnis MKM di Kedai Inhu/Pasar Peranap, pembiayaan Agribisnis MKM di KCP Siak Kandis, penyelesaian pembiayaan komersial PT WIN, PPR Sejahtera FLPP serta klaim asuransi debitur.
Di Pasar Peranap, pemeriksaan mencakup 95 NOA dengan baki debet Rp6,782 miliar. BPK menemukan 44 pemohon tidak memiliki dokumen berupa peta atau denah lokasi kebun plasma.
BPK juga menemukan persoalan dalam survei usaha dan agunan. Pada 13 debitur terdapat persoalan dalam analisis kelayakan, termasuk pembiayaan berjalan yang tidak diperhitungkan sebesar Rp405,35 juta, COI melampaui batas sebesar Rp55,96 juta, serta cakupan agunan yang belum mencapai 100 persen sebesar Rp206,76 juta.
Tidak ada komentar