PEKANBARU, -Terbongkarnya dugaan praktik suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan pertanyaan baru di daerah. (17/09)
Publik Pekanbaru kini kembali menyoroti persoalan penerbitan tujuh Sertifikat Hak Milik (SHM) pada lahan sekitar enam hektare di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Persoalan tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dan bahkan didorong untuk ditangani hingga tingkat pusat.
Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: apakah persoalan tujuh SHM di Pekanbaru hanya merupakan sengketa administrasi pertanahan, atau ada hal lain dalam proses penerbitan dan pelayanan pertanahan yang perlu dibuka?
Pertanyaan tersebut semakin mengemuka setelah KPK mengungkap dugaan praktik suap dalam pengurusan HGB di wilayah Bogor. Dalam perkara itu, KPK menyita barang bukti uang sekitar Rp106,3 miliar dan mengungkap dugaan adanya pihak-pihak di luar struktur formal ATR/BPN yang berperan sebagai penghubung serta pengelola uang. KPK menyebut kondisi tersebut sebagai adanya struktur resmi dan struktur yang disebut “bayangan”.
Namun, tidak ada dasar untuk menyatakan kasus OTT di Bogor tersebut berkaitan langsung dengan sengketa tujuh SHM di Pekanbaru. Kedua persoalan harus dipisahkan dan diuji berdasarkan bukti masing-masing.
Yang menjadi sorotan adalah mekanisme penerbitan sertifikat di Pekanbaru.
DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya mempertanyakan proses penerbitan hak atas tanah dalam sengketa di Jalan Jenderal Sudirman. Dalam rapat kerja Komisi IV, DPRD menindaklanjuti laporan mengenai tumpang tindih kepemilikan lahan dan meminta agar kepastian hukum atas status tanah diperoleh terlebih dahulu.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Amriel SH MH, juga tercatat membawa persoalan dugaan mafia tanah di Jalan Sudirman ke tingkat pusat. DPRD menjadwalkan komunikasi dengan Kejaksaan Agung, DPR RI, serta Kementerian ATR/BPN untuk mendorong penanganan lebih lanjut.
Roni Amriel merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Golkar dan tercatat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru.
Kini, langkah tersebut mendapat dukungan dari organisasi SATU GARIS.
Wakil Ketua SATU GARIS, Romi OC, menyatakan mendukung penuh langkah Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang terus mendorong penyelesaian persoalan dugaan tumpang tindih kepemilikan lahan tersebut.
Menurut Romi, persoalan tujuh SHM tidak seharusnya berhenti pada rapat, surat-menyurat ataupun perdebatan administratif. Proses penerbitan sertifikat beserta seluruh dokumen yang menjadi dasar penerbitannya, menurut dia, perlu dibuka dan diperiksa secara menyeluruh.
“Kami mendukung penuh langkah anggota DPRD Pekanbaru, khususnya Komisi IV, yang berani membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau memang ada persoalan dalam proses penerbitan tujuh SHM tersebut, maka harus dibuka secara terang. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jawaban administratif tanpa mengetahui bagaimana proses sertifikat itu diterbitkan,” tegas Romi OC.
Ia mengatakan SATU GARIS mendorong KPK memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, termasuk apabila diperlukan melakukan pemeriksaan terhadap proses administrasi pertanahan di BPN Riau maupun BPN Kota Pekanbaru.
.
Tidak ada komentar