PEKANBARU,- Polemik mengenai PT Duta Swakarya Indah (PT DSI) kembali mencuat pada September 2026. Sejumlah pemberitaan menyoroti status penguasaan dan legalitas lahan perusahaan di Kabupaten Siak, Riau, mulai dari persoalan Hak Guna Usaha (HGU), pelepasan kawasan hutan, sengketa dengan masyarakat, hingga putusan pengadilan atas bidang tanah tertentu. (30/09)
Salah satu sorotan terbaru menyebut PT DSI tidak memiliki HGU meskipun sebelumnya terdapat keputusan pelepasan kawasan hutan seluas 13.532 hektare. Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2001 K/Pdt/2026 tanggal 18 Agustus 2026 dalam perkara sengketa lahan sekitar 16 hektare.
Namun, ketika persoalan ini ditarik ke belakang dan ditelusuri berdasarkan dokumen yang tercatat dalam berkas perkara, perjalanan PT DSI ternyata jauh lebih panjang. Ada rangkaian dokumen pertanahan, kehutanan, perkebunan, tata ruang, pengukuran bidang tanah hingga proses yang berkaitan dengan HGU sejak perusahaan berdiri pada 1988.
Karena itu, persoalan PT DSI tidak cukup dijawab hanya dengan satu pemberitaan atau satu putusan pengadilan. Setiap dokumen harus ditempatkan sesuai fungsi, waktu penerbitan, luas areal, serta objek tanah yang dimaksud.
PT DSI berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 19 April 1988. Selanjutnya tercatat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1472.HT.01.TH’89 tanggal 11 Februari 1989. Dalam perjalanan perseroan juga terdapat Akta Perubahan Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988 serta Akta Berita Acara Rapat Nomor 8 tanggal 30 Juli 2019.
Jejak administrasi perkebunan mulai terlihat lebih jelas pada 1995. Tercatat Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/520 tanggal 31 Januari 1995 mengenai pencadangan areal, Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor IV/51/SD.01/4.95 tanggal 17 April 1995, serta Surat Menteri Pertanian Nomor HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995 mengenai persetujuan prinsip pembangunan perkebunan.
Pada tahun yang sama terdapat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 982/Menhut-II/1995 tanggal 29 Juni 1995. Kemudian melalui Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995, komoditas perkebunan tercatat mengalami perubahan, yang selanjutnya diikuti Surat Menteri Pertanian Nomor KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995.
Titik penting berikutnya muncul pada 6 Januari 1998 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan seluas 13.532 hektare untuk PT DSI.
Angka 13.532 hektare inilah yang kemudian menjadi salah satu titik utama dalam perdebatan publik mengenai PT DSI. Namun, secara hukum administrasi pertanahan, pelepasan kawasan hutan tidak identik dengan pemberian HGU.
Pelepasan kawasan merupakan bagian dari proses perubahan status kawasan hutan, sedangkan HGU merupakan hak atas tanah yang mempunyai mekanisme pemberian tersendiri.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai 13.532 hektare tersebut tidak berhenti pada apakah kawasan itu pernah dilepaskan, tetapi juga harus dilanjutkan pada pertanyaan: bagaimana status tanah setelah pelepasan, bidang mana yang kemudian diproses, berapa luas yang masuk izin lokasi, bagaimana proses pengukurannya, dan apakah seluruh atau sebagian areal tersebut pernah memperoleh HGU.
Dokumen yang tercatat menunjukkan adanya proses administrasi pertanahan setelah pelepasan kawasan tersebut. Pada 2000 terdapat permohonan pengukuran kadastral PT DSI beserta korespondensi dengan BPN. Proses tersebut kemudian berlanjut melalui Surat Departemen Kehutanan/Badan Planologi Nomor S.519/VII-KP/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang berkaitan dengan proses HGU.
Pada 8 Desember 2006, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Keputusan Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 mengenai izin lokasi dengan luas sekitar 8.000 hektare.
Rangkaian perizinan berlanjut pada 2008. Di antaranya terdapat Keputusan Bupati Siak Nomor 340/HK/KPTS/2008 mengenai kelayakan lingkungan dan Surat Gubernur Riau Nomor 500/EK.Bang/08.17 tanggal 16 Juni 2008 mengenai kesesuaian tata ruang. Terdapat pula dokumen persetujuan investasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
Pada 22 Januari 2009, Pemerintah Kabupaten Siak menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Nomor 57/HK/KPTS/2009. Pada periode yang sama, PT DSI juga tercatat mengajukan permohonan pengukuran kadastral kepada BPN.





































































































Tidak ada komentar