SIAK — Penghentian penyidikan kasus kecelakaan maut di Jalan Raya Kilometer 10, Perawang, Kabupaten Siak, melalui mekanisme restorative justice (RJ) menyisakan persoalan serius. Bukan semata-mata karena perkara berakhir dengan perdamaian, melainkan muncul dugaan bahwa fakta-fakta penting dan keterangan saksi mata di lapangan tidak didalami secara menyeluruh sebelum penyidik mengambil keputusan.
Kapolda Riau yang baru menjabat di Bumi Melayu dituntut menunjukkan ketegasan. Publik meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh personel yang menangani perkara tersebut, mulai dari penyidik, atasan penyidik, pejabat yang terlibat dalam gelar perkara, hingga Kapolres Siak selaku pimpinan institusi di tingkat kabupaten.
Desakan ini bukan tanpa alasan. Lebih dari 100 media siber, baik lokal maupun nasional, telah memberitakan kecelakaan tersebut dengan mengangkat berbagai keterangan saksi mengenai kronologi kejadian.
Salah satu substansi yang mencuat adalah dugaan mobil Toyota Land Cruiser yang di kemudikan DK alias Dedi Bokser bergerak mengambil sisi kanan jalan hingga memasuki jalur kendaraan dari arah berlawanan.
Tidak hanya itu, sejumlah pemberitaan juga mengungkap dugaan pengemudi tidak langsung menghentikan kendaraannya setelah benturan pertama. Mobil tersebut disebut kembali menabrak pengguna jalan lain dan baru berhenti setelah dikejar pelajar serta warga.
Keterangan-keterangan tersebut bukan informasi yang pantas diabaikan. Penyidik Polres Siak semestinya menjadikannya sebagai bahan untuk menguji kronologi, memeriksa saksi-saksi, mencocokkan alat bukti, serta menentukan konstruksi hukum secara utuh.
Jika fakta sepenting itu tidak didalami dalam proses penyidikan maupun gelar perkara, publik patut mempertanyakan profesionalitas dan objektivitas personel yang menangani perkara ini.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah seluruh saksi mata telah diperiksa? Apakah posisi kendaraan, arah perjalanan, titik benturan, dan dugaan benturan lanjutan telah direkonstruksi?
Apakah keterangan saksi yang tersebar melalui pemberitaan media telah dicocokkan dengan berita acara pemeriksaan, hasil olah tempat kejadian perkara, rekaman kamera pengawas, serta alat bukti lainnya?
Lebih jauh, apakah penyidik telah menguji kemungkinan penerapan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), apabila terdapat bukti bahwa pengemudi dengan sengaja mengemudikan kendaraan secara membahayakan hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
Begitu pula Pasal 312 UU LLAJ, yang mengatur kewajiban pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk menghentikan kendaraan, memberikan pertolongan, dan melaporkan kejadian kepada kepolisian.
Dugaan bahwa pengemudi tidak langsung menghentikan kendaraan setelah benturan pertama harus diuji secara serius untuk memastikan apakah unsur pidana tersebut terpenuhi.
Kedua pasal itu tidak boleh dipaksakan tanpa pembuktian. Namun, apabila fakta dan alat bukti mengarah pada terpenuhinya unsur-unsur pidana tersebut, penyidik wajib mempertimbangkannya.
Publik berhak mengetahui mengapa konstruksi perkara hanya menggunakan Pasal 310 UU LLAJ apabila kemungkinan tindak pidana lain yang relevan tidak pernah dijelaskan.
Persoalan semakin serius ketika perkara yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut berakhir melalui mekanisme RJ dan penghentian penyidikan.
Perdamaian dengan keluarga korban tidak serta-merta menghapus kewajiban aparat untuk memastikan seluruh fakta, unsur pidana, dan persyaratan hukum telah diperiksa secara benar.
Keresahan tersebut juga dirasakan sebagian masyarakat Perawang. Sejumlah warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan apakah seluruh fakta kecelakaan benar-benar telah diperiksa sebelum perkara dihentikan.
“Jangan hanya karena sudah ada perdamaian, kemudian persoalan dianggap selesai. Kami ingin tahu apakah seluruh fakta di lapangan benar-benar diperiksa. Bagaimana dengan keterangan saksi yang menyebut mobil mengambil jalur kanan dan pengemudi tidak langsung berhenti setelah menabrak? Apakah itu sudah didalami penyidik?” ujar seorang warga.
Tidak ada komentar