KEPULAUAN MERANTI — Usulan kenaikan tarif angkutan penumpang laut hingga 15 persen di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memperoleh persetujuan resmi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Komisi II DPRD justru meminta agar penyesuaian tarif dikaji secara transparan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang sangat bergantung pada transportasi laut.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Bupati Muzamil Baharudin, didampingi Ketua Komisi II DPRD Syaifi Hasan, serta dihadiri anggota Komisi II, Dinas Perhubungan, KSOP, unsur pemerintah daerah, dan sejumlah operator perusahaan pelayaran.
Dalam pemaparannya, Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa permohonan penyesuaian tarif dari perusahaan pelayaran telah melalui survei dan pengumpulan data.
Pihak operator disebut menghadapi peningkatan sejumlah komponen biaya operasional, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, upah minimum kabupaten (UMK), biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, hingga biaya labuh dan tambat.
Namun, alasan kenaikan biaya operasional tersebut perlu diuji melalui perhitungan yang terbuka. Besaran kenaikan tarif semestinya tidak hanya didasarkan pada klaim peningkatan biaya, tetapi juga mempertimbangkan struktur pengeluaran riil, jumlah penumpang, kapasitas angkut, frekuensi perjalanan, serta kemampuan usaha masing-masing operator.
Wakil Bupati Muzamil Baharudin menegaskan bahwa kebijakan tarif harus menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha pelayaran dan kemampuan masyarakat.
Ia secara khusus meminta agar rute dalam kabupaten, terutama Selatpanjang–Tanjung Samak, tidak mengalami kenaikan tarif karena banyak digunakan masyarakat untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sementara itu, untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten, Muzamil berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta perusahaan pelayaran memaparkan secara transparan rincian komponen biaya operasional dan kendala yang dihadapi di lapangan.
Sikap tersebut penting agar keputusan mengenai tarif tidak hanya mengakomodasi kepentingan operator, tetapi juga melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi laut.
Anggota Komisi II lainnya, Jani Pasaribu, mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif dikaji secara cermat. Menurutnya, kondisi ekonomi turut memengaruhi pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.
Hingga rapat berakhir, belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif. Pertemuan tersebut menghasilkan dua rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak dan membatasi penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Meski demikian, rekomendasi tersebut belum dapat dipandang sebagai keputusan tarif final. Publik masih menunggu mekanisme penetapan, dasar perhitungan, serta kebijakan resmi yang nantinya diberlakukan terhadap masing-masing rute pelayaran.
Mataxpost menilai, transparansi menjadi hal mendasar dalam persoalan ini. Jika perusahaan mengajukan kenaikan tarif dengan alasan meningkatnya biaya operasional, maka rincian perhitungannya perlu dibuka dan diuji bersama oleh pemerintah, DPRD, serta instansi teknis terkait.
Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab sebelum kebijakan tarif ditetapkan. Berapa sebenarnya kenaikan biaya operasional masing-masing operator? Apakah seluruh komponen biaya yang diajukan memiliki bukti pendukung? Bagaimana perhitungan batas kenaikan 10 persen ditentukan? Dan bagaimana pemerintah memastikan tidak ada penyesuaian tarif di luar kesepakatan?
Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang tidak memiliki banyak pilihan transportasi selain kapal laut. Bagi warga di wilayah kepulauan, tarif kapal bukan sekadar biaya perjalanan, melainkan bagian dari kebutuhan untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, kebijakan penyesuaian tarif harus berpijak pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepentingan keberlangsungan usaha pelayaran perlu diperhatikan, tetapi keterjangkauan transportasi bagi masyarakat tidak boleh diabaikan.
Tidak ada komentar