KEPULAUAN MERANTI — Delapan fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Persoalan defisit, ketergantungan terhadap dana transfer, rendahnya porsi belanja modal, hingga potensi tunda bayar menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Minggu (27/9/2026) malam.
Catatan para fraksi memperlihatkan bahwa tantangan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah memastikan pendapatan terealisasi dan seluruh kewajiban belanja dapat dipenuhi.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer. Fraksi PKB Plus PSI mencermati pendapatan transfer sekitar Rp889 miliar, sementara PAD berada di kisaran Rp224 miliar dalam rancangan yang dibahas saat itu.
Ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa ruang kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah dituntut lebih serius menggali potensi PAD, memperbaiki pendataan objek pajak, serta meningkatkan pengawasan penerimaan tanpa menciptakan beban berlebihan bagi masyarakat.
Sorotan lain datang dari komposisi belanja. Fraksi PAN menyebut belanja operasi mencapai sekitar Rp930 miliar atau 82,5 persen, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp89 miliar atau 7,9 persen.
Komposisi ini patut dievaluasi karena belanja modal memiliki kaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.
Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah porsi belanja tersebut telah sebanding dengan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan, termasuk jalan, fasilitas pendidikan, dan sarana kesehatan.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian Fraksi Golkar yang meminta pemerataan pembangunan, terutama jalan. Sementara itu, Fraksi PKB Plus PSI menekankan pentingnya menjaga sektor pendidikan, kesehatan, dan konektivitas antarpulau.
Fraksi Gerindra turut mengkritisi keterlambatan penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 karena dinilai mempersempit waktu pembahasan. Fraksi ini mengingatkan potensi tunda bayar dan meminta belanja daerah disusun secara selektif berdasarkan skala prioritas.
Fraksi NasDem meminta target pendapatan disusun realistis serta pembayaran TPP, honor daerah, dan gaji desa dilakukan tepat waktu. Fraksi PKS mengingatkan agar anggaran untuk PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, tenaga alih daya, dan Dana Desa tersedia untuk kebutuhan selama 12 bulan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang jelas dan terukur. Fraksi PPP Demokrat mendorong agar anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, dan beasiswa.
Dalam rancangan yang dibahas, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.123.703.571.699,18, sedangkan belanja mencapai Rp1.126.121.071.979.
Selisih kedua komponen tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp2,417 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah dari SiLPA tahun sebelumnya.
Namun, defisit anggaran tidak otomatis berarti pemerintah daerah mengalami tunda bayar. Risiko tersebut harus diuji melalui data ketersediaan kas, realisasi pendapatan, kewajiban yang telah jatuh tempo, serta pembayaran kepada penyedia barang dan jasa.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka informasi mengenai kondisi fiskal secara lebih terperinci. Berapa kewajiban pembayaran yang masih harus diselesaikan?
Bagaimana perkembangan realisasi pendapatan? Apakah seluruh kegiatan memiliki dukungan kas yang memadai? Dan langkah apa yang disiapkan agar persoalan tunda bayar tidak membebani APBD 2027?
DPRD juga perlu memastikan fungsi pengawasan berjalan setelah anggaran disahkan. Catatan delapan fraksi seharusnya menjadi dasar evaluasi berkala, bukan hanya bagian dari prosedur formal pembahasan APBD.
Kesehatan fiskal daerah pada akhirnya tidak cukup dinilai dari besarnya angka pendapatan dan belanja. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara realistis, memenuhi kewajiban tepat waktu, serta memastikan uang publik benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas.
Tidak ada komentar