KEPULAUAN MERANTI — Pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menjadi perhatian DPRD. Komisi III menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD pada 27 Oktober 2026 untuk mengevaluasi kualitas pelayanan medis, ketersediaan sarana dan prasarana, pemerataan akses kesehatan, serta kesiapan transportasi pasien di wilayah kepulauan.
Evaluasi tersebut menjadi penting mengingat kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas sejumlah pulau dengan jarak antarkawasan yang tidak selalu mudah dijangkau melalui jalur darat.
Dalam kondisi tertentu, transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung rujukan pasien menuju fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan lebih lengkap.
Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah kesiapan ambulans laut. Fasilitas ini bukan sekadar sarana transportasi, melainkan bagian dari sistem pelayanan kegawatdaruratan yang harus mampu memberikan dukungan ketika pasien membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Karena itu, keberadaan ambulans laut perlu diikuti dengan kepastian operasional. Mulai dari kondisi dan kelayakan armada, ketersediaan tenaga pendamping medis, peralatan kesehatan, pembiayaan operasional, hingga mekanisme pemberangkatan ketika terjadi keadaan darurat.
DPRD dan pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses masyarakat secara cepat, tanpa terhambat persoalan administrasi maupun ketidakjelasan pembiayaan.
Selain transportasi pasien, ketersediaan fasilitas di RSUD dan puskesmas juga menjadi bagian penting dalam evaluasi. Pemerataan tenaga kesehatan, kecukupan obat-obatan, kesiapan peralatan medis, serta kualitas pelayanan harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.
Rapat dengar pendapat tersebut semestinya tidak berhenti sebagai forum penyampaian keluhan dan evaluasi. Dinas Kesehatan serta manajemen RSUD perlu menyampaikan langkah perbaikan yang terukur, termasuk target penyelesaian persoalan sarana prasarana dan peningkatan mutu pelayanan.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana hasil evaluasi Komisi III ditindaklanjuti. Apakah sudah ada pemetaan kebutuhan ambulans laut, berapa armada yang benar-benar siap beroperasi, bagaimana sistem rujukan antarpulau dijalankan, dan apakah anggaran operasional telah tersedia secara memadai?
Pertanyaan tersebut penting karena dalam pelayanan kesehatan, keterlambatan transportasi maupun keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan serius bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.
Komisi III DPRD Kepulauan Meranti perlu memastikan hasil rapat memiliki tindak lanjut konkret melalui pengawasan berkala terhadap Dinas Kesehatan dan RSUD. Pemerintah daerah juga harus membuka informasi mengenai kebutuhan anggaran, kondisi fasilitas, serta capaian peningkatan pelayanan kesehatan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan bukan terletak pada banyaknya rapat evaluasi yang digelar, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Warga di pulau-pulau terpencil harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak, cepat, dan terjangkau.
Tidak ada komentar