KEPULAUAN MERANTI — Persoalan infrastruktur jalan, kondisi bangunan sekolah, hingga penyelesaian pembangunan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) menjadi aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Merbau dan Tasik Putri Puyu.
Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat saat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, turun langsung menemui warga dalam agenda penyerapan aspirasi.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari fungsi representasi DPRD untuk mendengar kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Namun, persoalan utama bukan sekadar seberapa banyak aspirasi yang berhasil dihimpun, melainkan sejauh mana usulan masyarakat dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memiliki kepastian anggaran dan pelaksanaan.
Perbaikan jalan, misalnya, berkaitan langsung dengan mobilitas warga, distribusi hasil usaha, akses pendidikan, serta kemudahan masyarakat menjangkau fasilitas pelayanan publik.
Di wilayah kepulauan seperti Meranti, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi faktor penting dalam mendukung konektivitas antarkawasan.
Begitu pula dengan renovasi sekolah. Ketersediaan bangunan pendidikan yang layak merupakan kebutuhan mendasar agar proses belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman.
Sementara itu, aspirasi mengenai penyelesaian pembangunan MDTA perlu mendapat perhatian tersendiri. Kejelasan status pembangunan, kebutuhan biaya yang masih diperlukan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya perlu dipastikan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat.
Mataxpost memandang, agenda penyerapan aspirasi harus diikuti mekanisme pengawalan yang jelas. Setiap usulan semestinya memiliki identifikasi lokasi, tingkat kebutuhan, estimasi anggaran, perangkat daerah penanggung jawab, serta target realisasi.
Karena itu, ada sejumlah hal yang perlu dijelaskan kepada publik. Apakah seluruh aspirasi warga Dapil V telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan? Apakah perbaikan jalan dan renovasi sekolah sudah memiliki perencanaan teknis?
Berapa kebutuhan anggaran untuk menuntaskan pembangunan MDTA? Dan apakah usulan tersebut telah diperjuangkan dalam pembahasan APBD?
Khalid Ali sebagai Ketua DPRD memiliki posisi strategis untuk mengawal aspirasi tersebut melalui fungsi penganggaran dan pengawasan bersama pemerintah daerah.
Masyarakat tentu tidak cukup hanya menerima kunjungan dan mendengar pencatatan keluhan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa persoalan yang disampaikan tidak berhenti menjadi dokumentasi kegiatan, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan reses dan penyerapan aspirasi bukan diukur dari banyaknya pertemuan dengan masyarakat, melainkan dari sejauh mana kebutuhan warga memperoleh tindak lanjut, dukungan anggaran, dan realisasi yang dapat dirasakan.
Tidak ada komentar