Warga lainnya meminta Kapolda Riau turun tangan mengevaluasi proses penanganan perkara, termasuk kinerja penyidik dan pengawasan pimpinan Polres Siak.
“Kalau memang penyidik sudah bekerja profesional, silakan jelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat. Tetapi kalau ada fakta yang diabaikan, saksi tidak diperiksa, atau pasal yang seharusnya dipertimbangkan justru dikesampingkan, harus ada pemeriksaan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan kepada Polri,” ungkapnya.
Desakan evaluasi juga diarahkan kepada pimpinan Polres Siak. Menurut warga lainnya, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar anggota yang menangani perkara secara langsung, tetapi juga harus menelusuri fungsi pengawasan dan tanggung jawab pimpinan.
“Kapolres juga harus dievaluasi. Bagaimana pengawasan terhadap penyidik? Siapa yang bertanggung jawab dalam gelar perkara? Jangan sampai kalau ada persoalan, hanya anggota di bawah yang diperiksa, sementara pengawasan pimpinan tidak pernah disentuh,” tegasnya.
Karena itu, Kapolda Riau diminta menelusuri seluruh proses penanganan perkara tersebut, mulai dari penerimaan laporan polisi, penyelidikan, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi, gelar perkara, penerapan pasal, proses perdamaian, hingga penerbitan penghentian penyidikan dan penetapan Pengadilan Negeri Siak.
Evaluasi harus menyentuh tanggung jawab personal maupun struktural. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, pengabaian alat bukti, ketidakcermatan dalam penerapan pasal, atau tindakan sengaja mengesampingkan fakta dan keterangan saksi yang relevan, personel yang bertanggung jawab harus diperiksa dan diproses sesuai ketentuan.
Pemeriksaan juga tidak boleh berhenti pada penyidik pelaksana. Fungsi pengawasan dan pengendalian oleh atasan penyidik hingga pimpinan Polres Siak harus ikut dievaluasi. Kapolres Siak patut dimintai penjelasan mengenai sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap proses penyidikan, gelar perkara, hingga keputusan penghentian perkara tersebut.
Menariknya, pada pekan terjadinya kecelakaan maut itu, Kapolda Riau juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak. Momentum tersebut menjadi perhatian sebagian masyarakat Perawang. Mereka berharap kehadiran pimpinan baru Polda Riau di wilayah tersebut menjadi awal pembenahan penegakan hukum yang lebih transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Berkembang pula harapan di sebagian masyarakat Perawang bahwa kehadiran Kapolda Riau yang baru merupakan momentum untuk membenahi aparat penegak hukum di Kabupaten Siak, mulai dari tingkat Polres hingga personel Polsek di seluruh wilayah kabupaten.
“Kami tidak meminta hukum dipaksakan kepada siapa pun. Kami hanya ingin hukum ditegakkan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan siapa yang berperkara. Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan. Tetapi kalau ada penyimpangan, tindak tegas. Jangan ada yang kebal hukum,” tutup seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Masyarakat tidak sedang meminta Kapolda Riau membatalkan keputusan hukum hanya karena tekanan opini publik. Yang diminta adalah pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah keputusan penghentian penyidikan tersebut benar-benar lahir dari proses yang profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Jika seluruh prosedur telah dijalankan dengan benar, sampaikan secara terbuka dasar pertimbangannya. Namun, apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, jangan ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Jabatan dan pangkat tidak boleh menjadi tameng dari pemeriksaan.
Kapolda Riau harus menjawab kegelisahan publik Perawang: apakah seluruh fakta dan keterangan saksi telah diuji secara sungguh-sungguh, atau justru ada fakta penting yang dikesampingkan sebelum perkara dihentikan melalui RJ?
Evaluasi menyeluruh terhadap penyidik hingga Kapolres Siak menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak dibangun melalui seremonial dan pernyataan, melainkan melalui keberanian mengungkap fakta, mengoreksi kekeliruan, dan menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
Tidak ada komentar