Di sinilah polemik PT DSI membutuhkan pemeriksaan yang lebih rinci.
Jika terdapat bidang yang memang belum memiliki hak yang dipersyaratkan, status tersebut perlu dijelaskan berdasarkan dokumen pertanahan.
Sebaliknya, apabila terdapat proses administrasi yang pernah ditempuh PT DSI, seluruh dokumen tersebut juga harus ditempatkan dalam kronologi dan tidak dihapus begitu saja dari rekam jejak persoalan.
Dengan demikian, tudingan bahwa PT DSI menguasai ribuan hektare tanpa dasar harus diuji berdasarkan bidang, luas, koordinat dan dokumen yang spesifik. Begitu pula klaim sebaliknya harus diuji dengan pertanyaan yang sama.
Publik berhak mengetahui berapa luas lahan yang saat ini dikuasai PT DSI, berapa yang masuk dalam izin lokasi, berapa yang masuk IUP, berapa yang pernah diproses untuk HGU, berapa yang telah diserahkan kepada negara, serta berapa bidang yang masih menjadi objek sengketa dengan masyarakat.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena dokumen yang tercatat menunjukkan adanya perbedaan luas dalam berbagai tahapan.
Ada angka 13.532 hektare dalam keputusan pelepasan kawasan hutan, sekitar 8.000 hektare dalam izin lokasi dan IUP, sekitar 5.532 hektare yang kemudian disebut diserahkan kepada negara, serta bidang-bidang tertentu yang menjadi objek sengketa.
Perbedaan angka tersebut bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik setiap angka terdapat bidang tanah, koordinat, batas, riwayat penguasaan dan dasar hukum yang harus dapat ditelusuri.
Dokumen PT Duta Swakarya Indah yang tercatat dalam berkas perkara antara lain:
- Akta Pendirian PT Duta Swakarya Indah Nomor 29 tanggal 19 April 1988.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-1472.HT.01.TH’89 tanggal 11 Februari 1989.
- Akta Perubahan Nomor 67 tanggal 26 Oktober 1988.
- Surat Gubernur Riau Nomor 525/EK/520 tanggal 31 Januari 1995.
- Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor IV/51/SD.01/4.95 tanggal 17 April 1995.
- Surat Menteri Pertanian Nomor HK.350/E5.304/05.95 tanggal 12 Mei 1995.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 982/Menhut-II/1995 tanggal 29 Juni 1995.
- Surat Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor IV/849/SD.01/10.95 tanggal 23 Oktober 1995.
- Surat Menteri Pertanian Nomor KB.320/466/Mentan/XII/95 tanggal 8 Desember 1995.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998.
- Surat Departemen Kehutanan/Badan Planologi Nomor S.519/VII-KP/2005 tanggal 30 Juni 2005.
- Keputusan Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006.
- Keputusan Bupati Siak Nomor 340/HK/KPTS/2008.
- Surat Gubernur Riau Nomor 500/EK.Bang/08.17 tanggal 16 Juni 2008.
- Izin Usaha Perkebunan Nomor 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009.
- Berita Acara Ekspose Hasil Pengukuran Batas Bidang Tanah PT DSI tanggal 14 Agustus 2012.
- Peta Bidang Tanah atas nama PT DSI Nomor 108-05.11-2012 tanggal 12 Oktober 2012.
- Surat Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah Nomor 09/PB-HGU/XI/2012 tanggal 20 November 2012.
- Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor 522.1/Planhut/447 tanggal 1 Februari 2013.
- Surat PT DSI Nomor 108/DSI/IX/2021.
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nomor 20032310311408017 tanggal 20 Maret 2023.
- Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 23 Februari 2023.
- Putusan PN Siak Nomor 07/Pdt.G/2012.
- Putusan PT Pekanbaru Nomor 59/PDT/2013/PTR.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2848 K/PDT/2013.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 PK/PDT/2015.
- Putusan PN Siak Nomor 19/Pdt.G/2016.
- Putusan PT Pekanbaru Nomor 184/Pdt/2017.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2380 K/PDT/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 933 PK/PDT/2020.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1940 K/PDT/2021.
- Putusan PN Siak Nomor 60/Pdt.Bth/2021.
- Putusan PT Riau Nomor 97/PDT/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2001 K/Pdt/2026 tanggal 18 Agustus 2026.
Sumber utama penelusuran dokumen tersebut adalah berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2023/PTUN.JKT, khususnya alat bukti yang tercatat diajukan oleh PT Duta Swakarya Indah.
Karena itu, penyelesaian polemik PT DSI semestinya tidak berhenti pada adu pernyataan antara pihak perusahaan, masyarakat, pemerintah maupun pemberitaan media.
Yang dibutuhkan adalah satu rekonstruksi dokumen yang dapat menjawab status setiap bidang tanah secara terukur.





































































































Tidak ada komentar