


PEKANBARU, — Kabar baik bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berencana mengucurkan tambahan anggaran untuk pemerintah daerah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026. Setiap provinsi akan memperoleh tambahan sebesar Rp100 miliar, sementara setiap kabupaten minimal mendapatkan Rp20 miliar. (15/11)
Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan anggaran yang akan diberikan kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat.
“Gubernur, bupati, dalam waktu dekat akan saya tambah biaya, tapi biayanya harus diarahkan,” kata Prabowo.
Presiden menjelaskan, tambahan anggaran untuk setiap provinsi mencapai Rp100 miliar. Sementara itu, pemerintah kabupaten akan memperoleh tambahan minimal Rp20 miliar. Bahkan, ibu kota kabupaten yang memiliki kebutuhan lebih besar berpeluang mendapatkan tambahan anggaran lebih tinggi.
Menurut Prabowo, dana tersebut bersumber dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghematan anggaran pemerintah pusat akan dikembalikan kepada daerah dan masyarakat melalui tambahan pembiayaan pembangunan.
“Ini anggarannya sudah siap, saya akan kucurkan dalam waktu dekat. Jadi penghematan ini semua habis itu kita serahkan ke daerah, ke rakyat,” ujar Prabowo.
Bagi Provinsi Riau, rencana kebijakan tersebut menjadi perhatian penting. Jika direalisasikan sesuai rencana, tambahan Rp100 miliar untuk pemerintah provinsi dapat menjadi ruang fiskal baru dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Begitu pula bagi kabupaten-kabupaten di Riau yang berpeluang memperoleh tambahan anggaran minimal Rp20 miliar. Dana tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor pelayanan dasar yang masih membutuhkan perhatian.
Namun, besarnya anggaran tentu harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah diharapkan tidak sekadar mengejar penyerapan anggaran menjelang akhir tahun, tetapi memastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Masyarakat juga patut mengawal peruntukan dana tersebut agar tidak berhenti sebatas angka dalam laporan keuangan, melainkan diwujudkan dalam program nyata yang dapat dirasakan langsung.
Hingga berita ini diterbitkan, Presiden belum mengumumkan tanggal pasti pencairan tambahan anggaran tersebut.

Tidak ada komentar