Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Senin, 16 Nov 2026
x
XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif

Jangan Campuradukkan Persoalan Hukum dengan Hubungan Keluarga, Redaksi MimbarRiau Jangan Abaikan Etika Jurnalistik

waktu baca 4 menit
Minggu, 15 Nov 2026 17:10

PEKANBARU, – Kebebasan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan memiliki hak untuk mengungkap berbagai persoalan, termasuk dugaan penyimpangan anggaran, penyalahgunaan jabatan, maupun persoalan hukum yang melibatkan pejabat publik. Namun, kebebasan tersebut bukan berarti mengabaikan etika dan tanggung jawab jurnalistik.

Polemik pemberitaan dugaan iming-iming tiga paket pekerjaan normalisasi melalui program Pokok Pikiran (Pokir) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dengan nilai yang disebut mencapai Rp115 juta, menjadi perhatian tersendiri setelah muncul keberatan dari Amril Mukminin melalui hak jawab yang disampaikan kuasa hukumnya.

Berdasarkan pemberitaan MimbarRiau.com, Yanuar merupakan pihak yang mengaku mendapat iming-iming tiga paket pekerjaan normalisasi dan mengaku mengalami kerugian hingga Rp115 juta.

Dalam pemberitaan tersebut, nama Muhammad Alga Viqy Azmi, anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, turut dikaitkan dengan dugaan persoalan Pokir tersebut.

MATAXPOST
TIADA KEBENARAN YANG MENDUA
VIDEO BERITA
SUMBER VIDEO: YouTube MATA XPOST

Namun, persoalan menjadi berbeda ketika nama Amril Mukminin beserta hubungan kekeluargaannya turut diangkat dalam pemberitaan berjudul “Lingkar Keluarga Penguasa Bengkalis Disorot, Kader PDIP Diduga Terlibat Pokir Fiktif Rp115 Juta”.

Melalui Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patar Pangasian & Rekan, Amril Mukminin menyampaikan hak jawab tertanggal 4 November 2026. Dalam keberatannya, pihak Amril mempertanyakan relevansi pencantuman nama dan hubungan keluarganya dalam pemberitaan tersebut.

Kuasa hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan uraian pemberitaan yang dipersoalkan, pihak yang disebut meminta dan menerima uang adalah anggota DPRD Provinsi Riau berinisial AV/AF, bukan Amril Mukminin.

Pihak Amril juga menyatakan tidak terdapat uraian yang menunjukkan keterlibatannya dalam pertemuan, komunikasi, permintaan uang, penerimaan uang, maupun penawaran proyek yang dipersoalkan.

Selain itu, penggunaan foto dirinya bersama anggota keluarga dalam ilustrasi pemberitaan juga menjadi salah satu keberatan yang disampaikan.

Persoalan inilah yang semestinya menjadi bahan evaluasi bagi wartawan dan jajaran redaksi media yang bersangkutan.

Silakan beritakan seseorang yang diduga bermasalah. Silakan ungkap dugaan penyimpangan, telusuri aliran uang, cari bukti, dan kejar pertanggungjawaban pihak-pihak yang relevan. Namun, jangan menyeret paman, keponakan, saudara, maupun sanak keluarganya apabila tidak memiliki sangkut paut faktual dengan persoalan tersebut.

Hubungan darah bukan bukti keterlibatan. Hubungan keluarga bukan pula dasar untuk membangun persepsi bahwa seseorang ikut terlibat dalam dugaan perbuatan melawan hukum.

Jika memang ada keterlibatan seseorang, jelaskan berdasarkan fakta: apa perannya, apa hubungannya dengan perkara, dan bukti apa yang mendukung pencantuman namanya. Jangan sekadar menghubungkan seseorang dengan pihak yang sedang disorot hanya karena hubungan kekerabatan.

Wartawan harus memahami bahwa setiap nama yang ditulis dalam sebuah berita memiliki konsekuensi. Begitu pula penggunaan foto, penyusunan judul, dan pemilihan narasi. Semuanya harus didasarkan pada relevansi, akurasi, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai sebuah pemberitaan justru membentuk opini seolah-olah seluruh anggota keluarga memiliki keterkaitan dengan dugaan persoalan yang sedang diberitakan. Apalagi jika tidak disertai penjelasan mengenai peran dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Kami mengingatkan, fungsi kontrol sosial pers bukan untuk memperluas prasangka, melainkan mengungkap fakta. Kritik terhadap pejabat publik harus tetap berjalan, tetapi hak dan kehormatan orang lain juga wajib dihormati.

Hal ini sejalan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik, khususnya kewajiban wartawan untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta menguji informasi sebelum dipublikasikan.

Redaksi juga harus memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kita tidak sedang meminta media menghentikan pemberitaan. Kita juga tidak sedang membela atau membenarkan pihak tertentu dalam dugaan persoalan Pokir tersebut.

Yang kita persoalkan adalah batas profesionalisme ketika identitas dan hubungan keluarga seseorang dimasukkan ke dalam pemberitaan tanpa relevansi faktual yang dijelaskan secara memadai.

Jadilah wartawan profesional. Jangan hanya berani membuat judul sensasional, tetapi beranilah mempertanggungjawabkan setiap fakta yang ditulis.

Jangan korbankan kehormatan seseorang hanya karena hubungan keluarga. Jangan bangun persepsi publik berdasarkan kedekatan darah. Dan jangan jadikan keluarga sebagai sasaran pemberitaan ketika persoalan yang diangkat sesungguhnya menyangkut dugaan perbuatan orang lain.

Sebab, profesionalisme pers bukan hanya tentang keberanian membongkar persoalan, tetapi juga tentang kemampuan menjaga batas antara fakta, dugaan, opini, dan hak seseorang atas nama baiknya.

Ungkap siapa yang diduga melakukan kesalahan, bukan menyeret siapa yang kebetulan memiliki hubungan keluarga. Pers harus berpihak pada fakta, bukan prasangka.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x