SIAK, — Kepemimpinan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Siak berinisial DK alias Dedi Bokser kembali menuai sorotan. Kali ini, sejumlah pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Tualang mempertanyakan dugaan keputusan sepihak yang menonaktifkan atau memvakumkan kepengurusan mereka.
Informasi yang dihimpun redaksi Mataxpost di lapangan menyebutkan, sejumlah pengurus PAC Tualang sempat mempertanyakan langsung kepada Ketua MPC Siak mengenai dasar dan alasan pemvakuman tersebut.
Namun, bukannya memperoleh penjelasan yang memadai, pengurus yang menyampaikan keberatan justru disebut mendapat perlakuan yang menyudutkan di hadapan kader lainnya, dan mendepak mereka keluar dari grup komunikasi internal Pemuda Pancasila.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya pelampiasan kekesalan terhadap pengurus PAC Tualang. Bahkan, berkembang spekulasi di kalangan internal organisasi bahwa sikap Ketua MPC Siak tersebut diduga berkaitan dengan tekanan pascakasus kecelakaan maut yang belum lama ini menyeret namanya dan menjadi perhatian publik.
Kasus kecelakaan maut tersebut sebelumnya sempat viral. Perkara itu kemudian dikabarkan diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ) di Polres Siak. Meski demikian, proses dan dasar penerapan RJ dalam perkara tersebut masih menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai bagaimana mekanisme penyelesaiannya diterapkan.
Di tengah kontroversi tersebut, muncul pula spekulasi mengenai besarnya pengeluaran yang diduga berkaitan dengan persoalan hukum kecelakaan maut tersebut.
Namun, informasi mengenai tekanan psikologis maupun pengeluaran tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak bersangkutan.
Pola Kepemimpinan yang Dipertanyakan
Persoalan pemvakuman PAC Tualang ternyata disebut bukan kejadian pertama. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, pola serupa dikabarkan pernah terjadi pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Ketua MPC Siak disebut-sebut kerap tidak mengakui keberadaan pengurus PAC tertentu ketika terjadi ketidaksepahaman atau persoalan internal. Bahkan, kepengurusan yang masih memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dan sah disebut seolah-olah tidak lagi dianggap ada.
Jika informasi tersebut benar, praktik demikian patut dipertanyakan. Sebab, legitimasi kepengurusan organisasi tidak semestinya ditentukan berdasarkan suka atau tidak suka seorang pimpinan.
SK kepengurusan merupakan produk keputusan organisasi yang memiliki konsekuensi organisatoris. Karena itu, apabila terdapat persoalan atau dugaan pelanggaran oleh pengurus PAC, penyelesaiannya harus mengacu pada AD/ART dan mekanisme organisasi yang berlaku.
Pertanyaan mendasarnya, atas dasar apa Ketua MPC Siak memvakumkan PAC Tualang? Apakah telah ada keputusan tertulis? Apakah dilakukan evaluasi organisasi? Apakah pengurus yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan?
Jangan sampai jabatan Ketua MPC diperlakukan seolah-olah memberikan kewenangan mutlak untuk mengakui atau mengabaikan kepengurusan berdasarkan kehendak pribadi.
Chat Internal Diduga Berisi Pernyataan Ketua MPC PP Siak, Dedik Boxer Siap Mundur Jika Kader Menghendaki
Sebuah percakapan internal yang diduga berasal dari Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Siak, Dedik Boxer, beredar di ruang publik dan menjadi perhatian di tengah polemik organisasi yang berkembang.
Dalam pesan tersebut, terdapat kalimat yang ditujukan kepada seluruh kader PP Siak. Pengirim pesan yang diduga Dedik Boxer menyebut adanya desakan dari sebagian kader PP di Kecamatan Tualang yang disebut tidak lagi menginginkan dirinya menjabat sebagai Ketua MPC Siak.
Pesan itu juga memuat pernyataan bahwa dirinya mengakui adanya kehilangan sejumlah kader PP di Tualang dan menyebut hal tersebut sebagai kesalahan dirinya.
Bahkan, dalam percakapan tersebut, pengirim pesan menyatakan kesediaannya untuk mundur dari jabatan Ketua MPC Siak apabila memang banyak kader menghendaki dirinya mundur.
“Perhatian semua kader pp siak.. Ada desakan dr sebagian kader pp yg ada di tualang yg tdk menginginkan lg sy sebagai ketua mpc, dan qt di tualang banyak kehilangan kader pp, dan ini kesalahan sy, dan mereka menginginkan sy utk mundur menjadi ketua mpc.. klu mmg rekan” kader banyak yg menginginkan sy mundur jd ketua mpc, saya akan mundur, tertanda dedi boxer” dikutip dari pesan singkat tersebut.
Meski demikian, keaslian percakapan tersebut, identitas pengirim, serta konteks penyampaiannya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
MPW Pemuda Pancasila Riau Diminta Turun Tangan
Polemik ini semestinya menjadi perhatian Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Riau. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan di tingkat MPC berjalan sesuai AD/ART serta tidak mengabaikan hak dan legitimasi pengurus di tingkat PAC.
Jika benar terdapat kepengurusan yang dinonaktifkan tanpa mekanisme yang jelas, MPW perlu meminta penjelasan dan memeriksa dasar keputusan tersebut.
Organisasi kemasyarakatan sebesar Pemuda Pancasila seharusnya menjadi ruang konsolidasi, persaudaraan, dan perjuangan bersama, bukan tempat mempertahankan kekuasaan melalui keputusan sepihak.
Mataxpost membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada DK alias Dedi Bokser selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Siak, pengurus PAC Tualang, serta MPW Pemuda Pancasila Riau.
Sebab, menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan, tetapi juga keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan di hadapan anggota.
Kalau pengurus yang memiliki SK resmi saja bisa dianggap tidak ada ketika berbeda pandangan dengan pimpinan, lantas untuk apa aturan dan mekanisme organisasi dibuat?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum meminta klarifikasi secara langsung kepada Ketua MPC Siak terkait persoalan tersebut. Meski demikian, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan informasi dan profesionalitas jurnalistik.
Tidak ada komentar