BLANGKEJEREN, ACEH,— Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta negara dan Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap perkara hukum yang dihadapi Said Muchtar. Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar proses penegakan hukum berjalan adil, transparan dan sesuai dengan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan. (05/10)
Permintaan itu disampaikan setelah Said Muchtar mengadukan perkara yang menjerat dirinya, termasuk persoalan putusan pengadilan terkait dugaan salah tebang 14 batang kayu di lahan yang menurutnya berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
Dalam perkara tersebut, Said Muchtar sebelumnya dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Negeri. Setelah mengajukan banding, Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Menurut Said Muchtar, putusan tersebut masih terasa berat karena perbuatan yang diduga berupa salah tebang 14 batang kayu disebut terjadi tanpa disengaja dan dilakukan oleh orang lain yang bukan atas perintah dirinya. Hal itu, menurutnya, sebagaimana diterangkan dalam kesaksian tukang tebang.
Keterangan tersebut juga disebut diperkuat dengan surat pernyataan tukang tebang yang dibuat pada 2 Maret 2026. Surat pernyataan itu kemudian menjadi novum atau bukti baru dalam upaya pembelaan yang diajukan ke Mahkamah Agung.
Prof. DR. Sutan Nasomal menerima aduan masyarakat dari Said Muchtar terkait persoalan hukum yang saat ini masih berproses. Aduan tersebut kemudian menjadi catatan dan kajian akademisi, dengan harapan negara dan Presiden RI memberikan perhatian terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut.
Menurut Sutan Nasomal, hukum harus ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum, bukan atas pesanan. Aduan tersebut diterimanya melalui komunikasi dengan sejumlah awak media yang meminta pendapat dan pandangan hukum terkait persoalan yang dihadapi Said Muchtar.
Dalam pengaduannya, Said Muchtar menyampaikan adanya dugaan penegakan hukum yang tidak adil atau diskriminatif terhadap dirinya. Ia disebut dituntut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni Pasal 50 ayat (2) huruf C juncto Pasal 78 ayat (6), yang telah diubah melalui Pasal 36 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menurut Said Muchtar, ketentuan tersebut seharusnya berkaitan dengan kawasan hutan, bukan Areal Penggunaan Lain (APL). Ia merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan APL dan menyebut APL bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021.
Said Muchtar menilai penerapan tindakan pidana tanpa melalui proses administrasi telah merugikan dirinya. Menurutnya, apabila terjadi salah tebang di luar petak atau kelebihan volume dalam Areal Penggunaan Lain, sanksinya dapat berupa sanksi administrasi, denda atau pembekuan akun.
Sebagai warga negara, Said Muchtar menyatakan bahwa patuh dan taat terhadap hukum merupakan keharusan dan kewajiban. Namun, ia juga berharap penegakan hukum dilakukan secara adil dan memberikan rasa keadilan bagi dirinya.
Ia juga menjelaskan mengenai status lahan yang dikelola. Menurut Said Muchtar, lahan tersebut bukan lahan ilegal, melainkan lahan legal milik para kombatan Gerakan Aceh Merdeka, Tapol/Napol dan Imbas Konflik yang diberikan pemerintah secara sah oleh negara.
Menurutnya, pemberian lahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan MoU Helsinki, sebagaimana terdapat pada butir 3.2.5 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam proses perdamaian tahun 2005.











































































































Tidak ada komentar