Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Minggu, 22 Nov 2026
x

Dugaan Rekayasa Hukum di Kejati Aceh Mencuat, Sutan Nasomal Minta Presiden Berikan Keadilan untuk Said Muchtar

waktu baca 5 menit
Senin, 5 Okt 2026 21:01

Menurutnya, pemberian lahan tersebut merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan MoU Helsinki, sebagaimana terdapat pada butir 3.2.5 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dalam proses perdamaian tahun 2005.

Lahan yang berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Surat Keputusan Nomor 500/166/17/2023 dengan luas 400 hektare.

Said Muchtar menegaskan, pengelolaan lahan tersebut bukan berarti dilakukan dengan menebang tanpa legalitas. Menurutnya, seluruh persyaratan yang disyaratkan pemerintah untuk kegiatan penebangan kayu seluas 50 hektare yang dikuasakan telah dipenuhi, termasuk pembayaran PNBP dan DR.

Pengurusan berbagai bentuk legalitas tersebut, menurut Said Muchtar, merupakan upaya untuk tertib administrasi sesuai aturan sekaligus membantu mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, Tapol/Napol dan Imbas Konflik dalam mempercepat kesiapan lahan perkebunan di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh.

Lahan tersebut diperuntukkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sebagai upaya meningkatkan perekonomian mereka.

Said Muchtar kemudian mempersoalkan penerapan pasal yang didakwakan terhadap dirinya. Menurutnya, pasal tersebut mutlak harus diterapkan terhadap perbuatan yang berada di dalam kawasan hutan negara.

Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL), berdasarkan Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016, menurut Said Muchtar, bukan merupakan kawasan hutan.

Karena itu, ia mempertanyakan penerapan pasal dan undang-undang tersebut terhadap perkara yang dihadapinya, terlebih persoalan yang menjadi dasar perkara berkaitan dengan dugaan salah tebang sebanyak 14 batang kayu yang disebut terjadi tanpa sengaja.

Said Muchtar juga menegaskan bahwa kayu yang menjadi persoalan masih berada di lokasi yang telah ditetapkan melalui SK pemerintah. Kayu tersebut, menurutnya, masih berada di lokasi APL dan belum diolah.

Dalam pengaduannya, Said Muchtar turut mempertanyakan penerapan hukum terhadap dugaan kegiatan penebangan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi tanpa izin.

Menurut Said Muchtar, persoalan tersebut bukan menjadi rahasia. Data mengenai dugaan penebangan di kawasan hutan lindung yang disebut terjadi secara nyata telah disampaikan kepada penyidik.

Namun, menurut pengakuannya, tidak adanya tindak lanjut disebut berkaitan dengan alasan tergantung perintah pimpinan. Kondisi tersebut kemudian mendorong Said Muchtar melayangkan surat resmi kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI.

Surat tersebut dilayangkan terkait apa yang disebut Said Muchtar sebagai dugaan diskriminatif dalam penegakan hukum di Negeri Seribu Bukit Gayo Lues.

Said Muchtar menilai sulitnya mencari rasa keadilan di negeri ini tidak terlepas dari apa yang disebutnya sebagai tebang pilih dalam penegakan hukum.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat pihak yang benar justru disalahkan, sementara pihak yang salah dapat dibenarkan apabila terdapat perintah dari atasan.

“Kalau atasan punya perintah, yang bawah harus jalankan dan rakyat yang bayar pajak jadi korban demi menutupi illegal logging yang sebenarnya,” demikian inti keberatan yang disampaikan Said Muchtar dalam pengaduannya.

Atas persoalan tersebut, Said Muchtar meminta negara dan Presiden RI menjadikan laporan tersebut sebagai atensi untuk ditindaklanjuti demi kepentingan rasa keadilan bagi warga negara.

Ia berharap persoalan hukum yang sedang dihadapinya memperoleh perhatian dari negara serta diproses berdasarkan fakta, bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Said Muchtar, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban sebagai warga negara. Namun, pada saat yang sama, ia meminta agar prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum juga benar-benar diterapkan.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x