Penulis:
Wilmar Redixon Lumban Gaol (2474201148) dan Asrindo Mogabe Sole Siregar (2474201147) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2024.
PEKANBARU,— Kebijakan pelebaran jalan dan penataan sejumlah titik putar balik atau U-Turn di Kota Pekanbaru menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas. (16/11)
Namun, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran publik tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan. Aspek keselamatan, ketepatan perencanaan, dampak lingkungan, serta kepentingan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Berdasarkan informasi Media Center Riau yang dipublikasikan pada 29 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Riau melakukan penataan empat titik putar balik, yakni di depan Daikin dan Lotte Mart pada Jalan Soekarno-Hatta, serta di depan RS Hermina dan Masjid Raudhatul Jannah pada Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru.
Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp36,87 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.
Dalam pemberitaan tersebut, progres fisik pekerjaan dilaporkan mencapai 42,6 persen, dengan target penyelesaian pada Desember 2026.
Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur transportasi yang layak dan mendukung kepentingan masyarakat.
Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi penggunaan anggaran, serta perlindungan hak-hak masyarakat.
Secara konstitusional, pembangunan infrastruktur memiliki landasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sementara itu, Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, pembangunan maupun peningkatan kapasitas jalan harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata dan standar teknis yang berlaku.
Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kebijakan pelebaran jalan dan penataan U-Turn harus memenuhi sejumlah prinsip penting.
Pertama, aspek perencanaan teknis. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap pekerjaan pelebaran jalan didasarkan pada kajian teknis yang memadai, termasuk analisis volume kendaraan, kapasitas jalan, pola pergerakan lalu lintas, serta kebutuhan masyarakat.
Penambahan lebar jalan tidak serta-merta menjamin berkurangnya kemacetan apabila tidak diikuti pengaturan lalu lintas yang tepat.
Kedua, aspek lingkungan hidup. Pekerjaan pembangunan jalan berpotensi menimbulkan dampak terhadap pepohonan, sistem drainase, kualitas udara, dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek.
Oleh karena itu, setiap perubahan kondisi lingkungan harus memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ketiga, aspek kepentingan masyarakat. Aktivitas konstruksi dapat menimbulkan berbagai dampak sementara, seperti antrean kendaraan, debu, kebisingan, hingga terganggunya akses menuju tempat usaha dan fasilitas umum.
Pemerintah dan pelaksana proyek berkewajiban melakukan sosialisasi serta menyediakan pengaturan lalu lintas sementara agar masyarakat tidak menanggung dampak yang berlebihan.































































































Tidak ada komentar