Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Selasa, 17 Nov 2026
x
XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif

Oknum Jaksa di Siak Diduga Terlibat Praktik Suap dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penanganan Kasus Galian C Ilegal

waktu baca 5 menit
Senin, 16 Nov 2026 09:04

SIAK — Dugaan permintaan uang dalam penanganan perkara galian C tanah urug di Bunut, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, menyeret nama Jaksa Penuntut Umum (JPU) berinisial RH. Seorang narasumber berinisial A.K. mengaku dimintai uang sebesar Rp80 juta oleh jaksa tersebut ketika perkara telah memasuki proses penanganan hukum hingga persidangan di Pengadilan Negeri Siak. (16/11)

Pengakuan A.K. kepada Mataxpost itu tidak berdiri sendiri. Ia menyebut terdapat permintaan uang kepada sejumlah pihak lain dengan nilai berbeda. Jika seluruh angka yang diungkapkannya dijumlahkan, totalnya mencapai Rp340 juta.

Menurut A.K., selain uang Rp80 juta yang disebut diminta oleh Jaksa RH kepadanya, terdapat permintaan masing-masing Rp80 juta kepada pihak yang berkaitan dengan kendaraan dari Bunut dan pihak pemilik kendaraan dari KM 11 Buatan. Sementara kepada Hendra alias Kwang , disebut terdapat permintaan sebesar Rp100 juta.

A.K. menyatakan hanya HK. yang memberikan uang, yakni sebesar Rp100 juta. Sementara tiga pihak lainnya, termasuk dirinya, tidak memberikan uang sebagaimana permintaan yang disebutkan tersebut.

MATAXPOST
TIADA KEBENARAN YANG MENDUA
VIDEO BERITA
SUMBER VIDEO: YouTube MATA XPOST

Pengakuan ini menempatkan dugaan permintaan uang oleh JPU sebagai persoalan utama yang harus dijelaskan.

Sebab, apabila benar permintaan tersebut dilakukan oleh jaksa yang menangani perkara, persoalannya menyangkut integritas penuntutan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.

Bagian paling serius dari keterangan A.K. adalah dugaan hubungan antara pembayaran Rp100 juta oleh Hendra Kwang dengan tidak dihadirkannya yang bersangkutan dalam persidangan.

A.K. mengaku HK. tidak dibawa ke pengadilan karena diduga telah memberikan uang. Sebaliknya, pihak-pihak yang tidak memberikan uang justru diproses dan disidangkan.

Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah benar terdapat perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sama, dan apakah perbedaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemberian uang?

Apabila keterangan tersebut benar, persoalannya sangat serius. Proses penuntutan tidak boleh dipengaruhi oleh pemberian uang ataupun kepentingan pihak tertentu.

Setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan perkara harus diperlakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kesanggupan memenuhi permintaan uang.

Perkara galian C tersebut bermula dari aktivitas tanah urug di kawasan Bunut, Kecamatan Tualang. Berdasarkan keterangan A.K., pekerjaan itu melibatkan Pardede dan Dedi dari unsur Karang Taruna Bunut. Hasil pekerjaan kemudian disebut dijual kepada Hendra Kwang alias HK

Jejak penanganan perkara ini muncul dalam pemberitaan media lokal pada 10 Maret 2026 mengenai dugaan aktivitas galian C tanpa izin di Bunut.

Dalam pemberitaan tersebut disebutkan aparat mengamankan satu unit excavator dan dua orang yang berkaitan dengan aktivitas itu, yakni operator alat berat dan petugas lapangan atau checker.

Perkembangan berikutnya diberitakan Srikandinews pada 2 Agustus 2026 berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, S.H., M.H. Satreskrim Polres Siak yang di kutip dari media daring lokal menyatakan,

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x