Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Sabtu, 21 Nov 2026
x

Ijin Konsesi RAPP 338 Ribu Hektare Dicabut, Benarkah Sukanto Tanoto Terseret dalam Dugaan Pendanaan Penyadapan Presiden

waktu baca 4 menit
Jumat, 20 Nov 2026 19:30

PEKANBARU, – Pencabutan izin konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare di Riau bukan keputusan kecil. Kebijakan pemerintah pada 19 November 2026 itu membuka kembali pertanyaan besar mengenai penguasaan kawasan hutan, tanggung jawab korporasi, serta bagaimana pengawasan negara terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam dalam skala sangat luas. (19/11)

Besarnya konsesi yang dicabut membuat persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai keputusan administratif semata. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya ditemukan pemerintah, bagaimana aktivitas di kawasan tersebut berlangsung, dan mengapa penertiban dalam skala ratusan ribu hektare baru menjadi keputusan besar sekarang.

Melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah mencabut PBPH PT RAPP dengan luas mencapai sekitar 338.536 hektare.

Dalam penertiban tersebut, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengungkap sejumlah temuan, mulai dari perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare, hingga persoalan kebakaran gambut berulang.

Angka-angka tersebut menuntut penjelasan serius. Bagaimana perkebunan sawit dan aktivitas pertambangan dapat ditemukan di kawasan konsesi tersebut? Sejauh mana kerusakan kawasan lindung telah berlangsung?

Siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas yang ditemukan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pengawasan pemerintah selama seluruh kegiatan itu berjalan?

Pencabutan izin ini juga menempatkan struktur korporasi di balik RAPP dalam sorotan. PT RAPP memiliki keterkaitan dengan APRIL Group dan Grup Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan berkantor pusat di Singapura.

Dengan skala bisnis dan luas penguasaan kawasan yang dipersoalkan, publik patut meminta penjelasan mengenai struktur kepemilikan, tanggung jawab pengelolaan, mekanisme pengawasan internal, serta pihak yang mengambil keputusan strategis dalam aktivitas perusahaan.

Persoalannya bukan sekadar siapa pemilik atau pendiri kelompok usaha tersebut. Yang harus dijelaskan adalah bagaimana tanggung jawab korporasi dijalankan ketika pemerintah menemukan persoalan serius dalam kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

Sorotan terhadap RAPP semakin menarik ketika keputusan pencabutan konsesi itu muncul berdekatan dengan mencuatnya perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Kedua peristiwa tersebut tidak serta-merta memiliki hubungan. Namun, perkara penyadapan terhadap kepala negara menyimpan pertanyaan yang jauh lebih luas daripada sekadar siapa pelaksana operasionalnya.

Aparat perlu mengungkap siapa yang diduga memberikan perintah, siapa yang menyediakan fasilitas, siapa yang mengendalikan operasi, dan dari mana sumber pembiayaannya.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x