Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Jumat, 20 Nov 2026
x
XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif

Kejari Pekanbaru Serahkan Dua Legal Opinion ke Wali Kota, 12 Perda dan Pemulihan Kerugian Daerah

waktu baca 3 menit
Kamis, 19 Nov 2026 14:38

PEKANBARU, — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru mengambil langkah proaktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan Kota Pekanbaru. Dua pendapat hukum atau legal opinion diserahkan langsung kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Rabu (18/11/2026).

Dua dokumen tersebut diserahkan Kepala Kejari Pekanbaru, Marlambson Carel Williams, didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Hengky Fransiscus Munte serta Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Ada dua persoalan penting yang menjadi perhatian dalam kajian hukum tersebut. Pertama, harmonisasi ketentuan pidana dalam peraturan daerah (Perda) Kota Pekanbaru dengan sistem hukum pidana nasional. Kedua, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya menyangkut pemulihan kerugian keuangan daerah.

Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Mey Ziko, menjelaskan bahwa penyerahan dua pendapat hukum tersebut merupakan bagian dari perubahan pola kerja Jaksa Pengacara Negara yang kini lebih mengedepankan pendekatan proaktif dan preventif.

MATAXPOST
TIADA KEBENARAN YANG MENDUA
VIDEO BERITA
SUMBER VIDEO: YouTube MATA XPOST

Menurutnya, Kejaksaan tidak sekadar menunggu munculnya persoalan hukum atau permohonan dari pemerintah daerah, tetapi turut melakukan identifikasi terhadap potensi permasalahan yang dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan.

Pendapat hukum pertama berkaitan dengan penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda Kota Pekanbaru terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari hasil inventarisasi awal Tim JPN, sedikitnya terdapat 12 Perda Kota Pekanbaru yang memuat ketentuan pidana dan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional.

Perubahan regulasi tersebut menjadi perhatian penting karena ketentuan pidana dalam produk hukum daerah harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi diperlukan untuk menghindari pertentangan norma dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Pendapat hukum kedua menyangkut tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, terutama terkait kewajiban pemerintah daerah dalam memulihkan kerugian keuangan daerah.

Dalam kajian tersebut, JPN memberikan analisis mengenai kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, mekanisme pertanggungjawaban hukum, penagihan, hingga pengembalian kerugian daerah.

Mey Ziko menegaskan, rekomendasi BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif tanpa penyelesaian nyata.

Menurutnya, pemulihan kerugian daerah harus dilakukan secara konkret, terukur, dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sekaligus memitigasi risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

Keuangan daerah yang berhasil dipulihkan, lanjutnya, dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Penyerahan dua pendapat hukum tanpa permohonan terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan upaya Kejari memperkuat fungsi pencegahan melalui pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.

Namun, efektivitas langkah tersebut tentu tidak hanya diukur dari diterbitkannya dokumen pendapat hukum. Pelaksanaannya juga menjadi bagian penting, terutama dalam memastikan 12 Perda yang teridentifikasi benar-benar dievaluasi dan rekomendasi BPK ditindaklanjuti hingga tuntas.

Sebab, harmonisasi regulasi dan pemulihan kerugian daerah bukan semata persoalan administrasi pemerintahan. Keduanya berkaitan langsung dengan kepastian hukum, transparansi, serta tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah demi kepentingan masyarakat.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x