PEKANBARU — Aksi unjuk rasa Pimpinan Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Riau di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (16/11/2026), berujung ricuh. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas pengamanan bahkan berkembang menjadi bentrokan setelah Kepala Kejati Riau disebut tidak kunjung menemui massa aksi. (17/11)
Bukan tanpa alasan mahasiswa turun ke jalan. Mereka datang menagih kepastian hukum atas penanganan perkara dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang menjerat PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi.
Perkara yang telah berbulan-bulan bergulir antara penyidik Polda Riau dan jaksa itu dinilai belum menunjukkan kejelasan penyelesaian.
Dilansir dari JPNN.com,Ketua Umum PW SEMMI Riau, Ihkram Mulya, menyebut aksi itu merupakan bentuk desakan masyarakat agar Kejati Riau tidak membiarkan perkara dugaan kejahatan lingkungan tersebut terus berputar antara penyidik dan jaksa.
“Berkasnya bergerak, tetapi tidak pernah sampai. Kami tidak menuduh siapa pun. Kami menagih titik akhir yang terbuka bagi publik,” kata Ihkram.
Salah satu persoalan yang disoroti mahasiswa adalah proses pengembalian berkas perkara dari jaksa kepada penyidik yang disebut telah terjadi delapan hingga sepuluh kali.
Berdasarkan kajian PW SEMMI Riau, sejak berkas tahap pertama diserahkan pada 2 Juni 2026, pengembalian berlangsung rata-rata setiap dua pekan. Namun, hingga aksi digelar pada 16 November 2026, perkara tersebut dinilai belum menunjukkan kepastian penyelesaian.
Mahasiswa mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga berkas perkara terus dikembalikan dan belum dinyatakan lengkap.
Mereka menilai kejaksaan sebagai pengendali perkara memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganannya, termasuk petunjuk yang belum dipenuhi penyidik.
“Kejaksaan adalah pengendali perkara. Kendali menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab menuntut keterbukaan,” ujarnya.
Bagi PW SEMMI Riau, persoalannya bukan semata-mata berapa kali berkas dikembalikan, melainkan bagaimana memastikan proses hukum tidak terjebak dalam siklus pengembalian tanpa ujung yang jelas.
PT Musim Mas diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi oleh Polda Riau sejak 18 Mei 2026 terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup di kawasan sempadan Sungai Air Hitam, Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan perhitungan ahli, dugaan kerugian ekologis dalam perkara tersebut mencapai Rp187.863.860.800 atau sekitar Rp187,86 miliar.
Besarnya nilai dugaan kerugian ekologis itu membuat perkara ini tidak bisa dipandang sebatas persoalan administratif antara penyidik dan jaksa. Ada kepentingan lingkungan hidup dan hak masyarakat yang turut menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum tersebut.
Mahasiswa juga menilai pertanggungjawaban pidana tidak semestinya berhenti pada korporasi apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak-pihak yang mengambil keputusan atau bertanggung jawab atas operasional perusahaan.

































































































Tidak ada komentar