“Korporasi tidak bergerak sendiri, ia bergerak lewat manusia,” kata Ihkram.
Atas dasar itu, PW SEMMI Riau mendesak penyidik menelusuri dugaan keterlibatan direksi, pengurus, dan penanggung jawab operasional perusahaan. Mereka meminta penetapan tersangka perorangan apabila alat bukti telah mencukupi.
Tidak hanya menuntut kepastian penyelesaian perkara, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan terkait langkah perlindungan lingkungan dan pertanggungjawaban korporasi.
Mereka meminta aparat melakukan penyegelan lokasi, menelusuri dan menyita aset sesuai ketentuan hukum, serta menghentikan sementara aktivitas di kawasan sempadan sungai apabila dasar hukum dan persyaratannya terpenuhi.
PW SEMMI Riau turut mendesak kewajiban pemulihan lingkungan serta mendorong audit terhadap sertifikasi ISPO dan RSPO perusahaan. Mereka meminta pencabutan sertifikasi tersebut apabila pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan resmi.
Rangkaian tuntutan itu, menurut mahasiswa, merupakan bagian dari upaya memastikan dugaan kerusakan lingkungan tidak berhenti pada proses penetapan tersangka, tetapi juga diikuti pertanggungjawaban dan pemulihan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyerahkan tuntutan tertulis yang diterima langsung oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Riau.
PW SEMMI Riau memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak tuntutan diterima, yakni hingga Kamis (19/11/2026).
Mereka meminta Kejati Riau memberikan jawaban tertulis mengenai jumlah pasti pengembalian berkas perkara, garis besar petunjuk jaksa yang belum dipenuhi penyidik, serta target waktu penyelesaian perkara.
Apabila seluruh petunjuk jaksa telah dipenuhi, mahasiswa mendesak agar berkas segera dinyatakan lengkap atau P-21 dan dilimpahkan ke pengadilan.
Sebaliknya, apabila tidak ada jawaban tertulis maupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, PW SEMMI Riau menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Jika tidak ada jawaban tertulis dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kami akan mendesak Jaksa Agung melalui Jamwas serta Komisi Kejaksaan untuk mengevaluasi kinerja pimpinan Kejati Riau,” tutur Ihkram.
PW SEMMI Riau menegaskan bahwa pihaknya tidak berpihak kepada institusi mana pun. Mereka menyatakan mendukung penegakan hukum yang transparan, profesional, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kami berpihak pada kepastian hukum dan pada sungai,” tuturnya.
Mahasiswa juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila hingga batas waktu yang diberikan tidak ada jawaban dan kepastian dari Kejati Riau.
Kini, perhatian publik tertuju pada tindak lanjut Kejati Riau terhadap tuntutan tersebut. Perkara yang menyangkut dugaan kejahatan lingkungan dengan nilai kerugian ekologis mencapai Rp187,86 miliar itu membutuhkan kejelasan, bukan sekadar perpindahan berkas antara penyidik dan jaksa.
Bentrokan di depan kantor Kejati Riau menjadi gambaran memanasnya desakan publik. Namun, ujian sesungguhnya bagi aparat penegak hukum adalah membuktikan bahwa perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan berujung pada kepastian hukum.
MATA X-POST — Tiada Kebenaran Yang Mendua
































































































Tidak ada komentar