


JAKARTA — Polri menegaskan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa bagi personel yang melakukan pelanggaran. Penegasan tersebut disampaikan menyusul keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan penegakan disiplin dan kode etik profesi merupakan komitmen berkelanjutan institusi Polri.
Ia menyebut, setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran akan tetap berada dalam pengawasan dan dapat dikenai tindakan internal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini adalah bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin maupun kode etik profesi. Polri akan terus melakukan pengawasan serta penindakan secara internal terhadap setiap personel yang diduga melakukan pelanggaran,” ujar Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui gerakan bersih ke dalam. Program itu menekankan pentingnya integritas setiap anggota sebagai fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Bersih ke dalam bisa dimaknai bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” katanya.
Trunoyudo juga memastikan bahwa setiap proses penegakan kode etik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.
Prinsip tersebut, lanjutnya, berlaku bagi seluruh anggota Polri tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap anggota Polri harus bertanggung jawab atas tindakan dan pelaksanaan tugasnya, termasuk ketika dugaan pelanggaran melibatkan personel berpangkat tinggi.

Tidak ada komentar