Network
𝐌 𝐀 𝐓 𝐀 - 𝐗 𝐏 𝐎 𝐒 𝐓
Tiada Kebenaran Yang Mendua
Bola dunia MataXPOST
MENU Kamis, 19 Nov 2026
x
XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif XPOST Eksklusif

Kapolres Dumai Diduga Alergi Wartawan, Konfirmasi 11 Tersangka Pengeroyokan Berujung Pemblokiran

waktu baca 3 menit
Rabu, 18 Nov 2026 07:52

DUMAI — Penanganan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Syafrizal di Kota Dumai kembali menuai sorotan. Sebanyak 11 orang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Dumai sejak 21 Oktober 2026. Namun, hingga pertengahan November, pihak korban menyebut belum ada satu pun tersangka yang ditangkap.

Di tengah belum jelasnya perkembangan penanganan perkara tersebut, muncul persoalan lain. Upaya wartawan meminta konfirmasi kepada Kapolres Dumai AKBP Fatikh Dedy Setyawan justru diduga berujung pemblokiran komunikasi melalui WhatsApp.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan Polres Dumai dalam memberikan informasi kepada publik. Sebab, yang dikonfirmasi bukan persoalan pribadi, melainkan perkembangan penanganan perkara pidana yang menyangkut kepastian hukum dan rasa keadilan korban.

RiauBerantas sebelumnya telah mengirimkan konfirmasi kepada Kapolres Dumai melalui WhatsApp pada Senin (16/11/2026). Sejumlah pertanyaan disampaikan, mulai dari alasan 11 tersangka belum ditangkap, perkembangan penyidikan, hingga apakah seluruh tersangka telah diperiksa oleh penyidik.

MATAXPOST
TIADA KEBENARAN YANG MENDUA
VIDEO BERITA
SUMBER VIDEO: YouTube MATA XPOST

Wartawan juga meminta klarifikasi mengenai dugaan pemblokiran nomor WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan dari Kapolres Dumai.

Persoalan tersebut mendapat perhatian Ketua PW Media Online Indonesia (MOI) Provinsi Riau, H. Rio Khasairi, S.Sos. Ia mempertanyakan sikap keterbukaan Kapolres Dumai terhadap tugas jurnalistik, terlebih ketika wartawan sedang menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kalau memang benar WhatsApp wartawan diblokir saat menjalankan tugas konfirmasi, apakah itu artinya Kapolres tidak sejalan dengan jargon Kapolri yang baru?” kata Rio.

Ia menegaskan, pejabat kepolisian tidak seharusnya alergi terhadap pertanyaan wartawan. Konfirmasi merupakan bagian dari mekanisme kerja jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu pihak.

“Jangan alergi terhadap konfirmasi wartawan. Layani saja pertanyaan mereka secara profesional. Apa salahnya memberikan penjelasan kepada publik? Justru komunikasi yang terbuka akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,” tegasnya.

Rio juga mempertanyakan belum adanya tindakan penangkapan terhadap 11 orang yang disebut telah berstatus tersangka.

“Apa yang dirasakan Syafrizal dalam kasus pengeroyokan terhadap dirinya ini adalah satu bentuk pelayanan lambat dan belum mendapatkan rasa keadilan. Bayangkan sebelas orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi belum juga ditangkap. Ada apa?” ujarnya.

Menurut Rio, Polres Dumai harus menjelaskan secara terbuka apa yang menjadi kendala dalam penanganan perkara tersebut. Jika terdapat pertimbangan hukum yang menyebabkan belum dilakukannya penangkapan maupun penahanan, penyidik perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Berdamailah saja dengan wartawan. Publik membutuhkan informasi terkait perkara ini. Apa yang dikonfirmasi dijawab saja, kan tidak ada ruginya. Tunjukkanlah bahwa Polisi Bersama Masyarakat itu ada dalam perkara ini,” tambahnya.

Diketahui, dugaan pengeroyokan terhadap Syafrizal terjadi pada Rabu (12/8/2026), sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Cut Nyak Din, tepat di depan gerbang PT Inti Benua Perkasa (IBP), Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai.

Dalam perkembangan perkara, Polres Dumai disebut telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka pada 21 Oktober 2026. Namun, berdasarkan keterangan pihak korban, hingga 14 November 2026 belum ada penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.

Merasa belum memperoleh kepastian hukum, Syafrizal kemudian mengadukan penanganan perkara tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Riau pada 14 November 2026.

Pengaduan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi Propam untuk menelaah proses penanganan perkara, termasuk memastikan apakah seluruh tahapan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Berbagai pihak menilai, penanganan perkara ini membutuhkan penjelasan terbuka dari Polres Dumai. Sebelas orang telah disebut berstatus tersangka, korban telah mengadukan penanganan perkara ke Propam Polda Riau, tetapi perkembangan tindakan hukum terhadap para tersangka masih menjadi tanda tanya.

Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Kepolisian harus mampu menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Jangan sampai korban terus menunggu keadilan, sementara wartawan yang berupaya meminta penjelasan justru diduga menghadapi pemblokiran komunikasi.

MATA X-POST — Tiada Kebenaran Yang Mendua

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    x
    x